Kepton Bisa Mekar Jika Muna Raya Jadi Provinsi
- Umar Bonte: Jangan Bikin Daerah Miskin Baru
KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) saat ini mandek. Pemecahan wilayah Sulawesi Tenggara bagian kepulauan itu masih belum jelas. Belum ada kepastian waktu menjadi daerah otonomi baru.
Warga Sultra pun bertanya-tanya tentang penyebab mandeknya proses pemekaran itu.
Ada 6 kabupaten dan kota yang akan tergabung dengan Provinsi Kepton ini jika mekar. Yakni Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan.
Kendati demikian untuk penempatan ibukota provinsi belum ditetapkan, karena ada dua pilihan yakni di Kabupaten Wakatobi atau di Kota Baubau.
Rencana pemekaran Kepton ini rupanya dinilai akan menyisakan masalah baru. Sebab dengan mekarnya Kepton, yang mana Kabupaten Muna dan Muna Barat tidak termasuk, akan menyebabkan dua kabupaten itu tertinggal.
Hal inilah disinyalir salah satu penyebab Provinsi Kepton belum disahkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau Kepton mekar, bagaimana dengan Muna? Pemerintah pusat memikirkan itu. Syarat pemekaran adalah daerah sekitar harus maju. Kalau suatu daerah dimekarkan jangan menciptakan daerah miskin baru,” kata salah satu tokoh pemuda Muna Raya, La Ode Umar Bonte kepada media, Jumat (21/7/2023).
Menurut Bonte, jika Provinsi Kepton mekar, tentu akan memisahkan akses perekonomian di dua wilayah, Sultra dan Kepton.
Apalagi jika ibukota Kepton ada di Baubau ataupun Wakatobi. Muna akan ketinggalan, karena masyarakat Buton tidak perlu lagi ke Kendari melewati Muna, sehingga Muna bukan lagi jalur transit.
Tidak diaksesnya Muna, akan membuat perputaran ekonominya menjadi lemah dan terisolir. Apalagi wilayah Muna raya masih bergantung pada daratan.
“Kepton akan dimekarkan jika Muna Raya duluan yang dimekarkan. Provinsi Muna Raya itu meliputi daerah-daerah di Kepulauan Buton dan Muna Raya. Kita gabungkan dulu, baru memekarkan Kepton sendiri,” ujranya.
“Usulan lama dan baru sama saja, dokumen yang sekarang diusulkan tidak berarti apa-apa. Hanya berupa kertas-kertas yang tidak ditanggapi,” sambung Umar Bonte yang kini menjabat Ketua Umum DPP KNPI.
Pemekaran DOB, kata dia, tergantung pada orang yang mengusulkan. Sebab membutuhkan komunikasi politik dengan pemerintah pusat yang bisa diandalkan.
Saat ini menurut UB (sapaan akrabnya), tidak ada komunikator kuat di pusat, sangat lemah untuk Kepton.
“Saya akan berbicara langsung dengan elit pengambil kebijakan di Jakarta, sangat yakin Muna Raya akan lebih dulu mekar,” ucapnya.
Bahkan lebih jauh, untuk pemerataan pembangunan, pembagian keuangan dari pusat, serta akses layanan di wilayah Sultra, diperlukan pemekaran dua kali lagi.
Kabupaten Muna harus melahirkan Kota Raha, Muna Timur dan Muna wilayah utara. Tentu pemekaran ini mempertimbangkan faktor budaya, persamaan tujuan dan harapan menambah PAD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Di Papua sana hanya dengan 25 ribu penduduk bisa jadi provinsi, kok. Kita butuh pemekaran karena kita butuh akses yang lebih cepat. Muna itu tidak pernah dipedulikan dari zaman ke zaman, membangun jembatan Muna-Buton saja sangat sulit, karena masing-masing daerah sulit membuka kerjasama APBD, provinsi juga pusing. Dengan menjadi provinsi, akan lebih diperhatikan pemerintah pusat,” ujar Umar Bonte.
Muna raya memiliki tanah yang subur dan berpotensi besar dalam pertanian, perkebunan dan pariwisata. Sayangnya, akses ke daerah ini masih sangat sulit. Karenanya, ia mengaku akan berbicara dengan para tokoh dalam waktu dekat membentuk panitia pemekaran Muna Raya.
Seperti diketahui, Provinsi Sulawesi Tenggara sudah lama mengusulkan pemekaran Kepton. Seharusnya telah menjadi prioritas DOB, sayangnya belum terealisasi hingga kini.
Ada beberapa usulan selain Kepton, yakni Kota Raha, Muna Timur, Kabupaten Kepulauan Kabaena, Kabupaten Poleang, dan Kabupaten Pakue Raya.
Editor : Azril
