oleh

Kapus Kabaena Tengah: Puskesmas Kabaena Tengah, Menerapkan Sistem Rawat Jalan dan Bukan Rawat Nginap

BOMBANA, TP – Mengenai adanya sorotan dimuat disalah satu media Online, mengenai tidak maksimalnya kinerja pelayanan Puskesmas Kabaena Tengah. Saat dikonfirmasi Kepala Puskesmas Kabaena Tengah Martina AM. Kes, mengatakan, sistem yang ada di Puskesmas Kabaena Tengah dengan memakai sistem rawat jalan dan bukan rawat nginap, Senin (25/1/2021).

“Dalam pemberitaan salah satu media online, sorotan tersebut juga di muat menjadi berita oleh salah satu media dengan narasi “Pelayanan Puskesmas Kabaena Tak Seindah Gedungnya” dengan penjelasan, satu warga kabaena mengantar istrinya untuk melahirkan, terpaksa memanjat jendela puskesmas karena tidak satupun perawat yang berada di tempat, tepat pukul 12.00 Wita. Puskesmas di sana (Kabena Tengah) itu tidak melayani 24 jam, karena kita masuk dalam SK rawat jalan bukan rawat nginap,” jelas Martina melalui telpon selulernya.

Lanjut, Martina, Ia membantah mengenai adanya pemberitaan yang di sebutkan dalam berita disalah satu media Online. Ia mengatakan, kejadian yang di maksud terjadi pada tanggal 01 November 2020 pukul 01.00 Wita malam.

“Jam seperti itu kan memang tidak ada perawat di puskesmas, karena kita rawat jalan dan bukan rawat nginap. Nah otomatis tidak ada yang menetap di puskesmas, dan juga pasien tersebut ditemani oleh bidan desanya, bukan bidan di sini,” tegasnya.

Martina juga meluruskan narasi dalam berita, bahwa masyarakat di ancam dengan sanksi denda sebesar 1.500.000 jika tidak melahirkan di puskesmas.

“Uang satu juta setengah tersebut, sebenarnya hanya untuk sebagai jaminan. Karena ketika misalnya tempat melahirkan pasien sangat jauh jaraknya dengan puskesmas. Kan tidak mungkin kita mau bawa alat-alat kesehatan.
Hal itu juga merupakan kesepakatan lintas sektor, bukan keputusan sepihak,” jelasnya.

Tambahnya, Ia menghimbau kepada masyarakat untuk berkoodinasi dengan bidan desa setempat, agar langsung di laporkan kepada pihak puskesmas.

“Kalau melalui telpon, disana agak susah jaringan, jadi bagusnya melalui bidan desa setempat untuk mengkoordinasikan ke pihak puskesmas,” pungkasnya

Reporter: Ahmad

HUKUM KRIMINAL