oleh

Ini Penjelasan Kasat Reskrim Wakatobi Terkait PT Tri Artha Mandiri

WAKATOBI, TRIASPOLITIKA. ID – Sehubungan dengan Laporan Aduan Saudara S bahwa PT. Tri Artha Mandiri, diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan dengan melanggar Pasal 109 dan Pasal 116 ayat 1 UU. No. 32 tahun 2009, oleh Penyelidik Sat Reskrim Polres Wakatobi melakukan penyelidikan dengan melakukan telaah dan analisa dokumen. Dari hasil telaah dan analisa dokumen diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 109 UU. PPLH yang dilaporkan oleh Saudara S telah dihapus dengan UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga bunyi pasal tersebut adalah
“Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan
tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah
Pusat, atau Pemerintah Daerah yanmengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1 milyar dan paling
banyak Rp3 miliar rupiah)”.

2. Bahwa dalam penjelasan UU. No. 32 tahun 2009 tentang PPLH menerangkan bahwa penegakkan hukum lingkungan berpedoman pada asas ultimum remedium, yakni penerapan penegakan hukum pidana adalah merupakan upaya
paling terakhir setelah penerapan hukum administrasi
dianggap tidak berhasil. Asas tersebut, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi,
dan gangguan sedangkan tindak pidana yang lainya masih menerapkan asas premium remedium namun dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3LH yang merupakan aturan pelaksanaan UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara tegas menerangkan bahwa penerapan terhadap
penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui
tahapan penerapan sanksi Administratif. Asas ultimum remedium tersebut, tidak dibatasi hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu saja, sehingga tindak pidana dalam UU. Cipta kerja, wajib dilakukan sanksi administrasi terlebih dahulu dan apabila sanksi administrasi tidak efektif baru kemudian upaya yang paling terakhir adalah penegakkan hukum pidana.

Adapun ketentuan sanksi administrasi dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang P3LH adalah :

a. teguran tertulis.
b. paksaan pemerintah, dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau
emisi;
pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelaranggaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh, usaha
dan/atau kegiatan, kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
Lingkungan Hidup.
c. Denda administrasi. Besaran denda admistratif dengan kriteria tidak
memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan Berusaha

dihitung sebesar 5% ,dari nilai investasi usaha dan atau kegiatan dengan maksimum sampai Rp 3 Milyar.
d. Pembekuan izin berusaha
e. Pencabutan izin berusaha.

3. Terhadap dugaan pelanggaran pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Tri Artha Mandiri, sebagaimana laporan saudara S sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil Klarifikasi dengan Kabid AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wakatobi, belum ada pemberian sanksi administrasi oleh pihak pemerintah dan pekerjaan Talud Wapia-Wapia masih berjalan serta belum selesai masa kontraknya. Dengan demikian, jika benar terdapat dugaan tindak pidana lingkungan sebagaimana dugaan saudara S, maka belum selesai dengan sempurna (Voltoid).

4. Jadi proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana lingkungan pada pekerjaan pembangunan talud Desa Wapia pia harus ada temuan dari instansi yg berwenang terkait dokumen-dokumen lingkungan yg menjadi persyaratan pada pekerjaan projek tersebut dan telah dilakukan penerapan sanksi administrasi, jika sanksi administrasi tidak efektif maka kemudian masuk keranah penegakan hukum pidana.

5. Dengan demikian, Polres Wakatobi, tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan kejahatan lingkungan pada pekerjaan Talud Wapia-Pia, sebagaimana yang dilaporkan oleh Saudara S karena penegakkan hukum lingkungan merupakan sarana yang paling terakhir apabila sanksi lain seperti sanksi administrasi tidak efektif.

Reporter: Anto

BERITA PILIHAN