oleh

HMI Cabang Kolaka Kembali kisruh, Keduanya saling ajak Adu Jotos

KOLAKA, TP – Dualisme kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali kisru. Keduanya saling ajak untuk beradu jotos. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 12 November 2020, pukul 24.00.

Peristiwa itu bermula saat pengurus HMI versi Umar melayangkan surat ke Polres Kolaka. Mereka meminta kepolisian untuk membubarkan kegiatan basic training yang diselenggarakan pengurus HMI versi Ruslan di Aula kantor camat Kolaka.

Menurut pengurus HMI versi Umar, basic training yang diselenggarakan oleh pengurus HMI versi Ruslan tidak sah, sebab tidak memiliki SK kepengurusan yang dikeluarkan dari PB HMI. Selain itu, mereka juga mengatakan jika HMI versi Ruslan tidak terdaftar di Kesbangpol Kolaka.

Atas dasar tersebut sehingga kepolisian diminta untuk membubarkan secara paksa kegiatan basic training HMI versi Ruslan. Mengantisipasi kegaduhan anatara keduannya, kepolisian langsung melakukan pengamanan ketat di seputar kantor camat Kolaka.

Saling undang untuk beradu jotos akhirnya terjadi, saat beberapa pengurus HMI versi Umar berteriak di jalanan depan kantor camat Kolaka, agar kepolisian segera membubarkan kegiatan basic training.

Teriakan berulang-ulang yang dilontarkan beberapa pengurus HMI versi Umar di jalanan, menyebabkan pengurus HMI versi Ruslan yang sedang melaksanakan basic training terpancing untuk keluar dari aula kantor camat.

Keduanya pun saling teriak, hingga mengajak untuk beradu jotos. Polisi yang berjaga di tempat tersebut langsung berupaya meredam kedua kelompok itu, sehingga keduanya dapat redam.

Dualisme kepengurusan HMI cabang Kolaka sebenarnya sudah terjadi pada tahun 2016 lalu. Bahkan keduanya sempat saling lempar batu saat itu.

Master of Training (penanggung jawab kegiatan) Muhamad Endra Marullah mengatakan, pihak pengurus HMI versi Ruslan terpaksa harus ikut keluar berteriak, hal tersebut disebabkan pengurus HMI versi Umar berteriak seenaknya.

”Persoalan legalitas, kami juga memiliki legalitas yang jelas. Hanya saja persoalan Covid-19, sehingga proses pelantikan kepengurusan belum dijalankan,” ujar Muhamad Endra Marullah.

Endra menambahkan, kegiatan basic training yang mereka lakukan rencananya bakal dilaksanakan selama enam hari hingga Sabtu malam.

Reporter: A. Jamal

Komentar

BERITA PILIHAN