Hari Tani Nasional, Jaelani Dorong Pemerintah Susun Peta Jalan Kebangkitan Pertanian

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, menegaskan peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September harus menjadi momentum bagi pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia.

Menurutnya, sektor pertanian saat ini tengah menghadapi krisis serius, mulai dari keterbatasan modal, kepemilikan lahan sempit, hingga harga produk yang tidak stabil.

Kondisi itu membuat minat generasi muda untuk melanjutkan usaha keluarga di bidang pertanian semakin menurun.

“Pemerintah harus menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian di Indonesia. Jika tidak, sektor pertanian akan semakin tidak menarik bagi generasi muda sehingga mengancam proses regenerasi petani di tanah air,” ujar Jaelani, Selasa (24/9/2025).

Pria yang akrab disapa Bang Jay ini menilai banyak anak muda dari keluarga petani lebih memilih merantau karena ragu terhadap kesejahteraan sektor pertanian.

“Mereka baru mau jadi petani jika sudah tidak ada alternatif pekerjaan lain. Ini ironis mengingat pertanian adalah tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Ia menekankan, persoalan tersebut juga terlihat di daerah pemilihannya, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah ketersediaan pangan.

“Kekuatan pangan itu penting. Karena itu, regenerasi petani dan pembentukan paradigma baru bahwa pertanian adalah masa depan bangsa harus diwujudkan,” kata dia.

Jaelani menyebut, berbagai indikator menunjukkan petani masih bergulat dengan persoalan klasik seperti keterbatasan modal, sarana produksi yang terbatas, harga produk tidak stabil, serta kepemilikan lahan sempit. Upaya terobosan kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian pun dinilai belum maksimal.

“Banyak kebijakan yang bersifat tambal sulam, sehingga tidak menyelesaikan akar masalah secara komprehensif,” ungkapnya.

Ia menegaskan, negara harus memiliki peta jalan kebangkitan pertanian nasional. Dengan lahan luas dan tanah subur, Indonesia semestinya mampu menjadi pusat pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.

“

Pemerintah perlu mengurai satu per satu solusi, mulai dari keterbatasan lahan, permodalan, akses sarana produksi, hingga stabilitas harga. Program reforma agraria untuk petani gurem, jaminan pupuk subsidi, akses pembiayaan dari bank pemerintah, hingga stabilisasi harga harus segera dieksekusi,” jelasnya.

Jaelani juga mengingatkan risiko ketergantungan pada impor pangan jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.

“Indonesia bisa semakin bergantung pada impor beras, jagung, hingga kedelai. Padahal Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan swasembada pangan. Tanpa peta jalan yang jelas, target itu akan sulit tercapai,” pungkasnya.

Reporter: Dedi