Hadir Perdana, Forkom Kepton Bahas Isu Pemekaran Kepton

Perbesar

BAUBAU, TP – Pertemuan perdana Forum Komunikasi Kepulauan Buton (Forkom Kepton) berlangsung alot, bersama puluhan anggota pengurus melalui aplikasi Zoom Meeting pada Minggu, 4 April 2020. Pukul, 16.00 Wita

Pertemuan ini dipimpin langsung (host, red) oleh Ketua Forkom Kepton, Nasir SH. Kata dia, ini adalah agenda perdana agar dapat saling kenal antar anggota pengurus di Forum Komunikasi Kepulauan.

Saat membuka pertemuan, Nasir SH, menuturkan kehadiran Forkom Kepton untuk mendorong isu-isu taktis yang ada di daerah tanpa ada benturan dari berbagai intensitas kelompok yang hadir di daerah.

Dikesempatan ini, isu Pemekaran Kepulauan Buton ikut di soal, para anggota yang terangkum dalam kepengurusan pun satu-persatu memunculkan ide gagasan sampai dengan beberapa masukan.

Penasihat Forkom Kepton, Nurhayati dalam sesi nya, menegaskan progres Pemekaran Kepton masuk tataran mendesak, ” UU No.23/2014 kewenangan kembali ke Mendagri terkait persolan pemekaran Kepulauan Buton,” ucapnya.

Lanjutnya, “Keseriusan Gubernur di butuhkan, dan memperkuat jaringan di Mendagri,” singkatnya.

Selain Ibu Nurhayati, La Ode Basir selaku Penasehat Forkom Kepton, ikut mengutarakan yakni terkait sinergi antar daerah cakupan wilayah Kepton. “Kita mengkaji lebih bijak untuk mengambil langkah-langkah,” tegasnya.

Selain itu, Sekjen Forkom Kepton, dikesempatannya mengajak untuk duduk dan ngobrol bersama Bapak Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, SH. Dalam perspektif Sekjen, “Gubernur punya peluang, namun saja progres Pemekaran Kepton masih terkendala anggaran,” kata dia.

Sementara beberapa anggota lain memandang dari sisi politik, salah satunya Kabid. ESDM, Muh. Ikram. Ia menjelaskan, hal ini soal keselarasan politik, mulai dari wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR RI maupun yang ada di DPD RI. “Perlunya inventarisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah, dengan potensi tersebut juga mendorong percepatan pemekaran Kepton,” urainya.

Untuk diketahui, Forkom Kepton didirikan di Jakarta tanggal 15 Maret 2021, yang diawali dengan mendorong isu besar dan strategis yang menjadi impian seluruh masyarakat dan stack holder di Kepulauan Buton.

Reporter: ATUL W