Fraksi Gerindra Kolaka Timur Walk Out Paripurna, Desak Pemerintah Bentuk Tim Stabilitas Harga Gabah

Perbesar

KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kolaka Timur melakukan aksi walk out dari rapat paripurna penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025 pada Kamis, (18/9/2025).

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani yang hanya berkisar Rp5.100 hingga Rp5.800 per kilogram.

Anggota DPRD Kolaka Timur dari Fraksi Gerindra, Suprianto, menegaskan bahwa langkah walk out ini merupakan sikap politik yang diambil setelah aspirasi petani dinilai tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Hari ini, saya dan kawan-kawan Fraksi Gerindra memperjuangkan nasib petani kita. Harga gabah jatuh, padahal sesuai instruksi Presiden harus ada upaya konkret menjaga stabilitas HPP. Atas nama Fraksi Gerindra, kami sepakat memboikot rapat paripurna sampai ada langkah nyata,” ujar Suprianto usai keluar dari ruang sidang, Kamis, 18 September 2025.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur wajib membentuk tim stabilitas harga gabah agar sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

Tanpa kebijakan itu, kata Suprianto, petani akan terus dirugikan karena harga jual gabah tidak mampu menutup biaya produksi.

“Kami tidak menolak agenda pemerintah daerah, tetapi sikap walk out ini bagian dari tanggung jawab kami membela kepentingan rakyat. Petani tidak boleh terus-menerus jadi korban fluktuasi harga,” tambahnya.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa stabilisasi harga gabah merupakan amanat pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di daerah.

Dengan garis pertanian panjang dan wilayah agraris yang cukup luas, Kolaka Timur dinilai memiliki potensi pertanian yang besar, namun rentan terganggu jika harga gabah tidak terkendali.

Aksi walk out ini mendapat perhatian sejumlah pihak yang hadir dalam paripurna. Sejumlah pengamat menilai, sikap Fraksi Gerindra bisa menjadi momentum untuk mendorong lahirnya kebijakan konkret dalam melindungi petani, sekaligus memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan sesuai harapan.

• Reporter: Dekri