oleh

ForSda Sebut Mantan Ketua DPRD Kolaka Ikut Terlibat pada Kasus Sekwan dan Bendahara

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Forum Swadaya Masyarakat (ForSda) menyebut mantan Ketua DPRD Kolaka, inisial SA, juga ikut terlibat pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pengeluaran DPRD Kolaka yang menimpa Sekertaris Dewan (Sekwan) Muhardin Tasrudin dan Bendahara pengeluaran DPRD Marsia.

Selain mantan ketua DPRD Kolaka SA, ForSda juga menyebut SD sebagai Kasubag Perencanaaan DPRD Kolaka juga ikut menikmati dana hasil dugaan korupsi tersebut.

Hal itu diungkapakan Direktur LSM Forsda Sultra Djabir Teto Lahukuwi saat menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka, Senin, (15/11/2021).

Kata Djabir, berdasarkan fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Kendari pada 3 November 2021 lalu, pernyataan terdakwa Marsia tidak boleh diabaikan oleh Jaksa.

Sebab kata dia, keterangan tersebut merupakan fakta persidangan sekaligus alat bukti sesuai Undang-Undang dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti keterangan terdakwa Marsia.

“Seharusnya SA dan SD juga wajib menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Apabila dalam kesaksiannya terbukti menikmati dana sesuai keterangan dari terdakwa, maka Kejaksaan Negeri Kolaka wajib menetapkan keduanya sebagai tersangka,” ujar Djabir.

Kesaksian terdakwa Marsia menurutnya, sangat jelas jika mantan Ketua DPRD SA bersama SD Kasubag Perencanaaan DPRD Kolaka turut menikmati dana itu.

“Terdakwa Marsia menyebut SA mengambil dana sebesar Rp500 juta rupiah, sedangkan SD mengambil dana sebesar Rp300 juta rupiah,” ungkap Djabir.

Dengan prinsip Pembuktian dan Alat bukti dalam Hukum Pidana kata dia, adalah masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

”Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman,” jelas Djabir.

Untuk itu, Djabir meminta Kejari Kolaka untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindak pidana Korupsi yang melibatkan Bendahara dan Sekwan DPRD Kolaka yang saat ini telah ditetapkan sebagai terdakwa pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kendari.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Indawan Kuswadi menuturkan, apa yang telah dilakukan Kejari dalam menganani kasus tindak pidana Koruspi Dana Pengeluaran DPRD Kolaka sudah berdasarkan perintah hukum.

Sedangkan untuk kesaksian terdakwa Marsia dalam persidangan di PN Tipikor Kendari pada 3 November 2021 lalu yang menyebut bahwa SA dan SD turut menikmati hasil dugaan tindak pidana korupsi belum dapat dibuktikan.

“Tidak ada bukti surat atau dokumen atau keterangan ahli yang mendukung pernyataan terdakwa Marsia,” kata Indawan saat menerima perwakilan massa aksi Forsda di ruang Media Centre Kejari Kolaka.

Indawan menambahkan, berdasarkan fakta persidangan lainnya, salah satu saksi mengungkapkan bahwa SA yang saat itu menjabat ketua DPRD Kolaka hanya melakukan pinjaman pribadi senilai Rp20 juta kepada Marsia selaku bendahara pengeluaran.

Saksi itu juga sekaligus membantah ada aliran dana sekretariat DPRD ratusan juta kepada SA dan SD. “Terdakwa Marsia juga tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut,” ujarnya.

Diketahui total kerugian negara dalam perkara yang menimpa Sekwan dan Bendahara Pengeluaran DPRD Kolaka mencapai Rp3,9 miliar.

Kerugian negara itu berasal dari belanja makan dan minum yang diduga di mark up serta anggaran perjalanan dinas yang diduga fiktif pada tahun 2019 dan 2020.

Reporter: Dekrit

Komentar

BERITA PILIHAN