oleh

Fakta Lurah Kadolomoko, Dibalik Tudingan Mempersulit dan Bohongi Warga

BAUBAU, TP – Lurah Kadolomoko Wa Ode Nurhayati bantah dirinya dituding persulit warga terhadap pengurusan baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah di wilayah tugasnya.

“Saya tidak terima dan saya merasa keberatan. Persoalannya ini menyangkut nama baik saya,” ungkapnya dengan nada kesal, melalui via telepon seluler ke triaspolitika.id. Selasa, (01/9/2020).

Sebelumnya, salah satu media lokal Kota Baubau, menerbitkan berita yang berjudul ‘Mengurus PBB Baru Dipersulit, Lurah Kadolomoko Dituding Bohongi Warga’ terbit per 31 Agustus 2020.

Dipertegasnya, bahwa sejak dilantik per 19 Juni 2020 lalu, sikapnya selalu kooperatif dengan warga. Apalagi sampai bohongi warga, itu fitnah, katanya.

Gejolak ini bermula, warga inisial M, usulkan pertama kali Surat PBB Tanah ke Ibu Lurah Kadolomoko. Tidak mau ceroboh, Lurah turun langsung di lokasi dan konsultasi di salah satu keluarga M tentang status tanah, yang dimohonkan M.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, Lurah akhirnya mengetahui jika tanah yang dimohonkan untuk pembuatan PBB oleh M ternyata bermasalah (sengeta), dan sementara bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kota Baubau.

Tak hanya itu, Lurah pun konsultasi ke Advokat (pengacara), Hardodi SH MH, yang diketahuinya sebagai Kuasa Hukum salah satu keluarga M.

“Apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur, yang bersangkutan yang tidak paham atau mungkin sengaja ini mencari simpatik publik,” sentilnya.

Dari penjelasan Lurah, tidak dipenuhinya permohonan penerbitan Surat PBB diatas tanah yang dimaksud oleh M, lantaran status tanah belum jelas, ditambah bukti kepemilikan tidak mampu ditunjukkan oleh M.

Lurah minta, M segera kroscek di keluarganya, agar kebenaran tanah tersebut  milik orang tuanya atau kah tanah warisan, katanya.

Ditempat terpisah, Hardodi SH MH (advokat) mengatakan jika dirinya sepakat dengan sikap yang dilakukan Lurah Kadolomoko. Pasalnya, itu benar adanya, katanya.

“Tanah yang belum jelas status kepemilikanya tidak boleh diproses untuk menghindari sengketa,” terangnya.

Bahkan, Hardodi beri saran agar M bisa membaca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Selain itu, Hardodi ungkapkan, jika M mengaku-ngaku sebagai wartawan dan advokat, demi memuluskan tujuanya.

“Dia rilis berita itu tanpa konfirmasi kami. Saya akan somasi Direktur-nya dan tembuskan ke Dewan Pers untuk edukasi yang bersangkutan (M),”

“Saya tidak bantah pernyataan Ibu lurah. Sy duga M punya tujuan lain, untuk mengkerdilakn lurah,” imbuhnya.

Hadirnya peristiwa ini, Hardodi berharap ke-semua lurah di Baubau, bahkan indonesia, dapat mengikuti jejak Lurah Kadolomoko,

“Tegas dan jangan mudah percaya dengan pengakuan  warga yang tidak berlandas pada bukti,” tutupnya.

Reporter : ATUL

Komentar

BERITA PILIHAN