Dukung Praktik Pertambangan Berkelanjutan di Kolaka, PT Vale Terbuka terhadap Masukan

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – PT Vale Indonesia menegaskan komitmen menjalankan praktik penambangan yang baik dan berkelanjutan melalui proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang akan menyertakan pembangunan smelter untuk pengolahan nikel. Setelah fokus pada konstruksi hingga akhir 2025, kegiatan penambangan akan resmi dimulai pada tahun ini.

Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pada Senin (26/01/2026). Ia mengungkapkan komitmen tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjadi penanggap pada acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk ‘Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI)’ yang digelar Yayasan Satya Bumi di Jakarta pada Kamis (22/01/2026).

Acara tersebut juga menghadirkan juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta dan Kisran Makati dari Puspaham sebagai pembicara.

Dalam kesempatan itu, Budiawansyah menjelaskan terkait temuan kajian hidrologi dari Satya Bumi. Sebelum penambangan, perusahaan telah menyusun kajian yang mencakup pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran air limpasan, data curah hujan, perhitungan debit air, erosi, sedimentasi, hingga desain fasilitas pengelolaan sedimen.

Pemantauan kualitas air juga dilakukan secara rutin untuk memastikan memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke badan air.

Terhadap pembukaan lahan, ia menyampaikan total areal IUPK yang telah dibuka adalah 880,3 Ha atau 4,3% dari total luasan. Areal hutan lindung yang dibuka berjumlah 82,4 Ha atau 0,4%. Dari total lahan tersebut, 83,7 Ha digunakan untuk persiapan penambangan dan 796,54 Ha untuk sarana penunjang permanen.

“Periode 2024-2025, bukaan lahan baru adalah 487,9 Ha, bukan 854,29 Ha seperti yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” katanya.

Budiawansyah menegaskan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Ia menyebutkan pemahaman terkait keprihatinan warga Desa Hakatutobu, namun berdasarkan penelusuran, wilayah desa tersebut terletak pada daerah aliran sungai yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale dan berdekatan dengan konsesi pertambangan lain yang telah beroperasi lebih dulu.

Praktik penambangan yang baik telah diimplementasikan di blok Sorowako, Sulawesi Selatan, yang membawa PT Vale meraih penghargaan seperti PROPER Emas 2024, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025, dan Lestari Awards 2025.

“Kami mengapresiasi kajian yang dilakukan dan terbuka menerima masukan konstruktif dari semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki upaya perlindungan,” pungkasnya.