Dugaan Korupsi Dana Desa di Buton, Satu Orang Kades Ditetapkan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buton

waktu baca 2 menit
Kajari Buton, Ledrik, V.M.T, SH.,MH. Foto: Surfianto

BUTON, TRIASPOLITIKA.ID – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi se Dunia Kejaksaan Negeri Buton di Pasarwajo menetapkan satu orang Kades sebagai tersangka.

Kepala Kejaksaan Negeri Buton Ledrik, V.M.T, SH.,MH mengatakan, pada hari ini bertepatan dengan hari anti korupsi se dunia, maka kejaksaan negeri buton setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan perkara terkait dengan dugaan penyimpangan dugaan dana desa di desa Holimombo Jaya kecamatan Pasarwajo.

“Perkaranya telah dilakukan expos oleh tim penyidik dengan saya maka pada hari ini tepat di hari anti korupsi se dunia tim berkesimpulan terhadap penanganan perkara ini sudah cukup bukti permulaan untuk kemudian di tetapkan tersangkanya,” kata Kajari Buton di ruangan kerjanya. pada Kamis (9/12/2021).

Lanjut kata dia, hari ini tim telah menetapkan 1 tersangka dalam dugaan penyimpangan dana desa atas nama inisial LJ yaitu mantan kepala desa holimombo jaya kecamatan pasarwajo dengan dugaan sementara kerugian negara berkisar 206 juta rupiah.

“Tentunya proses penetapan tersangka ini sebelum dilakukan penetapan tersangka pada tahap tahap sebelumnya tim sudah berupaya agar kepala desa mengembalikan kerugian keuangan negara,” ungkapnya.

Selain itu, agar keuangan negara ini bisa kita pulihkan dengan cara tersangka dapat mengembalikan pada tahap penyelidikan sudah kita upayakan tetapi proses ini juga tidak berhasil sehingga upaya-upaya untuk mengembalikan kerugian negara ini trus kami proses, tidak ada itikad baik dari pelaku sehingga hari ini dengan bukti bukti yang ada, kami akhirnya telah sepakat menetapkan tersangka LJ dalam perkara ini.

“Kita berharap kedepan tidak ada lagi kades- kades yang bermain main dengan dana desa karena kita dalam suasana prihatin kita ingin supaya proses pemulihan ekonomi bisa berlangsung dengan cepat dan baik sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan di desa. Saya beharap ini kasus yang pertama dan yang terakhir di era saya supaya kedepan tidak ada lagi kades yang bermasalah hukum, ” ujarnya.

Dalam perkara ini pasal yang diterapkan kepada inisial LJ, kita terapkan primer pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 subsider undang undang RI nomor 31 tahun 1999 yang telah di ubah dengan undang undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi.

Reporter: Surfianto

error: Content is protected !!