oleh

DPRD Sultra Naik Pitam, Gubernur diminta evaluasi Kepala BPMD

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Jalan provinsi penghubung antara Tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Muna, Muna Barat serta Kabupaten Buton Tengah, kini menjadi pembahasan panas di DPRD provinsi Sulawesi Tenggara.

Seluruh legislatif Sultra naik pitam, hal itu disebabkan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Sultra, mengeluarkan kata-kata yang dinilai tidak etis terhadap anggota DPRD Sultra melalui masyarakat.

Ucapan Kepala BPMD Sultra dinilai tak pantas di keluarkan oleh seorang pimpinan, apalagi sampai mengatakan jika berbicara dengan DPRD tak kala berjanji kemudian lupa dengan janjinya.

Ketua komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi

 

 

Menanggapi hal itu, Ketua komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi mengatakan, perbuatan serta ucapan yang di keluarkan kepala BPMD dinilai sangat mencoreng institusi legislatif utamanya DPRD Sultra.

Dimana kata dia, peran DPRD sebagai lembaga pengawasan serta penganggaran seluruh pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Sultra ada di DPRD.

“Perlu dia ketahui jika segala program terkait penganggaran di wilayah, harus dibicarakan terlebih dahulu di DPRD. Program memang diusul oleh birokrat, namun yang menganggarkan itu DPRD,” ujar Ketua Komisi III sebagai keterwakilan dari seluruh anggota DPRD saat rapat paripurna rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2022, di ruang rapat gedung A DPRD Sultra, Kamis (25/11/2021).

Menurut Suwandi, kepala BPMD seakan membenturkan masyarakat dengan wakil rakyat di DPRD.

“Dia bercerita telah menganggarkan aggaran proyek jalan Wakumoro – Laiba kepada masyarakat Muna kemudian mengatakan kepada masyarakat agar tidak perlu lagi bicara dengan DPRD, sebab DPRD kata dia, kalau sudah berjanji terus Lupa,” bebernya.

Dengan nada tegas ketua Komisi III DPRD Sultra itu, lansung meminta gubernur Sultra Alimazi, untuk segera mengevaluasi kepala BPMD Sultra.

Dikatakannya, segenap anggota DPRD provinsi Sultra, terkhusus ketua komisi III, ketua BANGGAR serta ketua komisi yang memmbidangi infrastruktur perhubungan sangat emosi dan mengecam tindakan kepala BPMD Sultra

“Pak gubernur saya selaku ketua Banggar, Sangat emosi dengan tingkah laku anak buah bapak, DPRD di buli. Pak Gubernur tolong evaluasi kepala BPMD,” tegasnya.

Tak hanya itu kata dia, DPRD terkhusus di komisi III yang mengatur terkait anggaran menyampaikan bahwa, DPRD tidak lagi akan mau bekerja sama dengan baik di tahun penganggaran yang akan datang.

“Saya sangat emosi dengan tingkah kepala BPMD, Dia tidak mengetahui kalau fungsi DPRD, Kami tidak akan lagi mau menganggarkan pembangunan jalan,” jelasnya.

Lanjutnya, kata Suwandi Menjelaskan bahwa, sebelumnya sudah mengalokasikan Anggaran pembuatan jalan poros provinsi di Wakumoro – Laiba, Kabupaten Muna, bersama pak Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Masyarakat perlu ketahui bahwa,Anggaran sudah kami alokasikan kurang lebih 6 Miliar, kenapa bilang DPRD belum menganggarkan itu. Jadi kalau ada yang mencoba katakan bahwa anggarannya dimana, bisa tanya ke dinas terkait,” pungkasnya.

Diketahui gubernur Sultra tak sempat menghadiri kegiatan rapat paripurna di karenakan gubernur sedang berada di jakarta untuk menerima Penghargaan Best Governor for Empowerment and Education, Gubernur menghadiri rapat melalui via zoom.

Reporter: Ahmad

Komentar

BERITA PILIHAN