oleh

DPRD Butur Dinilai Menyalahi Aturan dalam Pengangkatan Tenaga Ahli

BUTUR, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara dinilai menyalahi aturan dalam pengangkatan tenaga ahli Komisi dan Fraksi Sekretariat DPRD Butur.

Hal itu dikatakan anggota Lembaga pemerhati kebijakan publik (LPPKP) Butur, Ilham pada Triaspolitika.id Selasa, 9 Februari 2021 melalui telepon selulernya.

Kata Ilham, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2018 hanya mengatur tenaga ahli fraksi saja, bukan mengatur tenaga ahli komisi dan alat-alat kelengkapan dewan lainnya.

“Akibat pemberian SK ini kami indikasi bisa mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp240 juta yang bakal dikeluarkan untuk membayar honor 8 orang dari tenang ahli komisi dan badan legislasi, badan kehormatan serta badan anggaran,” kata Ilham.

Hal demikian menurut Ilham merupakan tindak pidana, karena tidak memiliki payug hukum dari sisi pemberian SK maupun pemberian honor.

”Tidak ada selembarpun peraturan bupati tentang pemberian honor senilai Rp2,5 juta. Untuk itu, kami minta kepada pihak sekretariat dalam hal ini sekwan, agar bertanggung jawab. Karena ini terjadi penyalahgunaan kewenangan yang bisa mengakibatkan kerugian daerah,” katanya.

Ilham juga meminta sekiranya jajaran lembaga hukum, seperti Polda Sultra agar jelih dan tegas. ”Karena ini bagian dari upaya kerugian negara,” ujarnya.

Ia juga mendesak Polda Sultra untuk turun memeriksa dan memanggil Sekwan Buton Utara, yang menurut dia telah menyalahi kewenangannya.

Reporter: Irma

HUKUM KRIMINAL