oleh

Diduga Syarat Penyimpangan, Warga Minta Aparat Hukum Audit Dana Desa Lasalimu

BUTON, TRIASPOLITIKA.ID – Pada hakikatnya dana desa (DD) adalah untuk kesejateraan rakyat desa dan bukan untuk memperkaya oknum oknum pelaksananya dalam hal ini kepala desa.

Olehnya pekerjaan proyek dana desa sangat perlu dan harus mendapat pengawasan dari pihak pihak yang terkait, juga oleh aparat penegak hukum.

Karena kenyataannya diawasi saja oknum pelaksananya seperti tidak takut, apalagi jika di biarkan dan terlepas pengawasan.

Apa lagi saat ini semenjak adanya program dana desa bukan rahasia umum lagi banyak oknum oknum kepala desa yang kaya mendadak, dan malah seperti di anggap rejeki nomplok untuk memperkaya diri pribadi tanpa memikirkan jangka panjang dalam setiap pelaksanaan kegiatan fisik di desanya.

Uraian singkat diatas adalah terkait pelaksanaan program Dana Desa (DD) di desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga terindikasi banyak terdapat penyimpangan dan praktek praktek korupsi.

Dari pantauan awak media di lapangan Rabu,(3/11/2021) desa Lasalimu tampak hening dari aktifitas warga.

Salah seorang warga yang meminta namanya untuk tidak di sebutkan, Rabu, (3/11/2021) dijelaskannya kalau sudah dua tahun (2019-2020) dana desa Lasalimu hanya fokus membangun kantor desa yang baru dan BLT, namun sampai saat ini kantor tersebut belum juga selesai di bangun.

“Sudah dua tahun ini dana desa kami cuma membangun kantor desa baru, namun sampai saat ini belum juga selesai, dan kasat mata awam kami sebagai masyarakat pelaksanaan pembangunan proyek kantor desa baru tersebut syarat penyimpangan dan dugaan praktek praktek korupsi,” Ungkapnya.

Lanjutnya, dirinya meminta kepada pihak pihak terkait, terutama aparat hukum untuk dapat melakukan pemeriksaan secara real dan terbuka di lapangan. Karena kuat dugaan kami dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pelatihan baik yang bersumber DD banyak terindikasi penyimpangan dan dugaan praktek korupsi.

“Saya meminta kepada Kejari Buton dan Inspektorat Buton untuk dapat melakukan audit terkait pelaksanaan program DD desa kami,” harapnya.

Desa kami ini kecil, namun dari tahun ke tahun adanya program dana desa tidak menunjukan kemajuan,

“Malah seperti dana desa ini bukan program memajukan desa, tapi memajukan kepala desanya,” Sindirnya.

Sambungnya, terkait dugaan praktek praktek korupsi ini dirinya meminta untuk di lakukan pemeriksaan dan audit ke lapangan.

“Jika memang benar terjadi praktek korupsi dalam pelaksanaan DD kami, kami minta supaya yang bersangkutan bisa dihukum dan di penjarakan,” Pungkasnya.

Sedangkan terpisah terkait Permasalahan ini saat dikonfirmasi via telepon pada Rabu (3/11/2021) malam, kepala desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan “Lahanudin” menjelaskan, itu pipa ada kami pasang kita itu pengadaan pipa 2 kilo meter itu ada, dulu sebelum saya jadi kepala desa air itu di desa kami susah pak tapi sekarang itu lancar 24 jam sekaligus kami pasangkan dengan meteran.

“Terkait dana desa tahun 2019 itu sepanjang 2 kilo meter kita pasang pipa, semua lorong lorong kita pasangkan pipa dan untuk mesin kita pasangan dua unit mesin pompa air celup dan itu ada pak di dalam bak penampung,” katanya.

Lanjutnya, terkait lokasi kantor desa baru itu dari dulu fasilitas umum, itu disitu ada masjid ada lapangan bola sudah lama.

“Itu lokasi lama dan sekarang di permasalahkan. Diperencanaan awal itu bukan dari DD, melainkan itu dari dana ADD pemda Buton. Diperencanaan awal itu Rp 123 juta jadi waktu disusun itu dimasukan dengan PAD Rp 60 juta jadi total Rp 183 juta, jadi saya bilang kita tidak ada PAD Rp 60 juta dan kita mau ambilkan dimana jadi diperubahan kedua itu kita hapus atau rubah jadi dia kembali di Rp 123 juta sekian itu. Dipencairan ADD tahap dua itu ada pemotongan dari atas Rp 58 juta jadi itu dikurangi lagi trus kita mau ambilkan dari mana pemotongan itu terpaksa kita pangkas dari pembangunan kantor desa itu. Jadi itu Rp 73 juta dan itu ada di dokumen kami, anggaran pembangunan kantor desa baru itu anggarannya bukan Rp 189 juta itu bukan begitu, rencana kami itu pembangunannya bertahap karena kantor desa kami sudah tidak layak lagi,” katanya.

Reporter: Anto

BERITA PILIHAN