Demonstran: Pembangunan di Koltim Asal-asalan Tanpa Pengawasan
KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Daerah atau Ampera menggelar demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Rabu, (10/1/2024).
Salah seorang orator aksi Dandi Gunawan menilai roda pemerintahan dan pembangunan di Kolaka Timur saat ini tidak dalam keadaan yang diharapkan masyarakat.
“Kondisi ini diperparah dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terkesan asal-asalan tanpa pengawasan yang baik,” kata Dandi dalam orasinya.
Dia mengatakan bahwa skala prioritas pembangunan di Kolaka Timur tidak jelas serta banyak melenceng dari visi misi awal Bupati Kolaka Timur. Sehingga kerap menimbulkan tanda tanya di berbagai kalangan.
Korlap massa aksi Eritman mengungkapkan, proyek pengaspalan jalan ruas di Kecamatan Tinondo yang menelan anggaran hingga Rp24 miliar memperlihatkan fakta secara gamblang bahwa pekerjaan tersebut bermasalah.
“Dimulai dari waktu perkerjaan yang tidak selesai tepat waktu hingga penggunaan material aspal yang buruk, demikian halnya proyek lainnya seperti rest area yang juga tidak selesai tepat waktu serta sejumlah proyek pembangunan lainnya,” ungkap Eritman.
Kata dia, pembangunan asrama mahasiswa Kolaka Timur yang sudah jelas masuk dalam visi misi bupati, justru diabaikan dan diganti dengan pengadaan Mess Pemda Kolaka Timur di Kota Kendari yang justru tidak efektif.
Untuk itu Eritman mendesak Bupati Kolaka Timur Abdul Azis segera menghentikan proyek pekerjaan ruas jalan Tinondo – Mowewe yang saat ini masih dilakukan demi menghindari kerugian masyarakat dan daerah yang lebih besar.
Eritman juga mendesak bupati Kolaka Timur agar mengevaluasi kinerja Kadis PU yang dinilai gagal dalam mengawasi sejumlah proyek, sehingga tidak selesai tepat waktu dengan kualitas pekerjaan yang buruk.
“Kita juga mendesak aparat penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut pekerjaan proyek pengaspalan ruas jalan Tinondo – Mowewe serta memproses hukum semua pihak yang terlibat,” ujar Eritman.
Selain itu, Eritman meminta agar bupati untuk membatalkan pengadaan Mess Pemda dikarenakan tidak efektif serta terkesan mubasir.
‘’Kami juga meminta pertanggungjawaban bupati atas kegagalan pembangunan rumah sakit daerah, yang anggaran perencanaannya sudah pernah dialokasikan namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas,’’ terangnya.
Eritman juga meminta pertanggungjawaban bupati atas kegagalan rencana pembangunan jembatan Alaha yang terletak di Kecamatan Ueesi.
‘’Pembangunan jembatan ini sudah pernah dianggarkan dalam APBD namun dihilangkan dan tidak dianggarkan lagi di tahun ini tanpa alasan yang jelas,’’ pungkasnya.
Reporter : Hery
