Demo Minta SIUP PT. GKP Dicabut, Berujung Bentok

waktu baca 2 menit
Demo Minta SIUP PT. GKP Dicabut, Berujung Bentok.(Ahmad/triaspolitika.id)

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam keluarga besar kampus se- Sulawesi Tenggara (Sultra), bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) saat menggelar ujukrasa di depan Pintu Gerbang Kantor Gubernur Sultra, Senin (14/3/2022).

Pantauan Triaspolitika.id bentrok dipicu lantaran massa aksi memaksa masuk di kantor Gubernur Sultra, namun di halau oleh petugas Satpol-PP yang tengah berjaga.

Adu mulut keduanya pun terjadi, mahasiswa yang tetap bersikukuh untuk masuk, akhirnya keduanya saling dorong.

Amukan massa makin memanas saat mendapat perlawanan dari Petugas Satpol-PP yang tengah berjaga, hingga menyebabkan keduanya saling baku kejar di lokasai.

Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam keluarga besar kampus se- Sultra menggelar ujuk rasa di halaman hantor gubernur Sultra.

Massa mendesak pemerintah provinsi Sultra untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar segera mencabut Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP) PT. GKP yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Demo Minta SIUP PT. GKP Dicabut, Berujung Bentok.(Ahmad/triaspolitika.id)

Mereka menilai PT. GPK telah merusak lahan warga, serta menggarap lahan warga tanpa melihat kondisi geografis wilayah mereka yang begitu kecil.

Selain itu, warga juga diselimuti ketakutan kepada aparat kepolisian yang tengah berjaga di lokiasi pertambangan ditolak warga.

“Konkep merupkan pulau kecil dengan luas 708,32 km2. Yang sangat disayangkan jika tetap dipaksakan untuk dilakukan pertambangan,” ujar Presma UKM Karno saat berorasi di depan kantor Gubernur Sultra.

Massa juga mendesak pemerintah provinsi agar miminta Pemerintah Pusat mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Konkep.

”Karna tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 2014 JO UU No 27 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan peraturan daerah Provinsi Sultra,” jelasnya.

Massa juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah Konkep yang dinilai tidak sesuai dengan UU.

Reporter: Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!