Breaking News: Peringati Hari Anti Korupsi, Perda Buton Desak Kejaksaan usut Tuntas Dugaan Kasus Fiktif KONI Buton 2019

waktu baca 2 menit
Kajari Buton, Ledrik V.M. T, SH.,MH di dampingi La Ovan Momi dan Leo Wabula saat berorasi mengunakan sound sistem milik LSM Perda Buton dalam rangka Hari Anti Korupsi se Dunia. Foto: Anto/Triaspolitika.id

BUTON, TRIASPOLITIKA.ID – Dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia, puluhan pemuda yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat Pergerakan Pemuda Daerah (Perda) Buton berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Buton di Pasarwajo, Kamis, (9/12/2021).

Para pengunjuk rasa tersebut meminta Kejaksaan Negeri Buton untuk menuntaskan kasus dugaan kegiatan fiktif dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton sebesar 700 juta rupiah.

Korlap aksi, La Ovan Momi mengungkapkan, tahun 2019 lalu dana Hibah dari Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Buton yang diberikan kepada KONI Buton sebesar 700 juta untuk pembinaan atlet yang ada dibeberapa cabang olahraga (cabor).

 

Anggaran 700 juta tersebut telah dicairkan oleh Pemda kabupaten Buton ke rekening KONI Buton Melalu Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tanggal 14 Februari 2019 untuk pembinaan atlet Cabor. Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari beberapa ketua (cabor) justru tidak pernah menerima satu peserpun dari KONI untuk keperluan pembinaan atlet.

“Menurut keterangan beberapa ketua Cabor, dari dana yang dicairkan ke rekening KONI sebesar 700 juta tersebut tidak pernah diterima oleh mereka dalam melakukan pembinaan,” terang La Ovan Momi dalam orasinya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Leo Wabula, kuat dugaan kami dana sebesar 700 juta tersebut d fiktifkan karena dana sebesar itu tidak jelas di peruntukan untuk apa ?. Sehingga pihaknya juga mendesak ketua KONI untuk mengeluarkan bukti laporan pertanggung jawaban atas anggaran yang telah dicairkan itu.

“Sehingga melalui gerakan ini kami juga meminta laporan pertanggung jawaban dari Ketua KONI Buton atas pertanggung jawaban anggaran sebagai laporan realisasi keuangan yg telah d cairkan sebesar 700 juta tersebut”, tegasnya.

“Oleh karena itu Kami dari Pergerakan Pemuda Daerah, meminta kepada
Kejaksaan Negeri Buton untuk melakukan audit terhadap kerugian negara akibat dari dugaan kegiatan Fiktif Dana Hibah Koni Tahun 2019”, imbuhnya.

Reporter: Anto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!