BPKAD Sultra Gelar Pembinaan Perencanaan Pengelolaan Anggaran SIPD

Perbesar

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pembinaan pengelolaan anggaran daerah di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (19/5/2022). Kegiatan itu melibatkan 17 kabupaten/kota di Sultra.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Kementrian Keuangan melalui via zoom.

Kepala BPKAD Sultra Basiran mengatakan bahwa kegiatan pembinaan tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas pengolahan data keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kegiatan pembinaan yang dilakukan merupakan kerja sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di tahun 2021 pelaporan keuangan daerah provinsi Sultra terdapat beberapa kendala pelaporan sistem informasi manajemen daerah (Simda), sehingga terjadi kesulitan pelaporan keuangan daerah.

“Hal ini hanya merupakan ketidak cocokan data antara laporan SIPD yang masuk dan laporan SIKD di Kementrian Keuangan. Sehingga dilakukan pembinaan kembali,” kata Basiran pada Triaspolitika.id Kamis, (19/5/2022).

“Di tahun 2022 pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara telah menggunakan sistem SIPD full. Dimulai dari penganggaran, hingga dengan pelaporan dan akuntasi,” sambungnya.

Dimana hal tersebut kata dia, telah di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274.

“Aturan Permendagri pun telah dikeluarkan,” imbuh dia.

Basiran mengaku jika persoalan ini tidak cepat dibenahi akan terus terjadi ketidak cocokan data yang masuk pada Kemendagri dan Kemenkeu.

Ia juga mengklaim sudah berkali-kali melakukan bimbingan teknik sosialisasi. Bahkan sudah sampai kepada tahun 2021 lalu hanya sampai saat ini masih terkendala konektifitas antara daerah dan pusat.

Penganggaran penyusunan APBD 2022 sudah berjalan baik tetapi untuk konek kepada
Kementerian Keuangan dalam arti sistem informasi keuangan Daerah SIKD masih terkendala karena belum bisa data yang ada di dalam SIPD ini terkoneksi dengan sistem yang ada pada Kementerian Keuangan.

Sedangkan laporan realisasi anggaran dana transfer ke daerah telah terkoneksi, sehingga sering terjadi perbedaan data laporan yang masuk di Kemendagri dan laporan keuangan berbeda.

Untuk itu kata Basiran, BPKP hadir memberikan solusi dengan sistem baru yang namanya Simda model baru, atau sistem generasi terbaru sehingga laporan pusat di kementerian keuangan yang sudah terkoneksi dengan SIM dan generasi baru punya BPKP bisa terkoneksi.

Melihat hal itu BPKP turut membantu untuk menyelesaikan yang menjadi. Sebab tidak sinergi antara data pelaporan yang diberi nama Simda baru atau Sistem Generasi baru.

“Kami meminta kepada BPKP untuk melakukan kerja sama penyelesaian sistem pengelolaan pelaporan keuangan,” kata kepala BPKAD Sultra.

Basiran berharap dengan kegiatan pembinaan pengelolaan anggaran daerah yang diselenggarakan saat ini, dapat memberikan solusi antara kementerian dan daerah.

“Sehingga tidak membingungkan dan membuat daerah tidak mengalami lagi kesulitan,” pungkasnya.

Reporter: Ahmad