BKPRMI Audiensi dengan Kemendagri Bahas Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Guru Ngaji

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan guru ngaji Al-Qur’an binaan LPPTKA BKPRMI.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (21/10/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP BKPRMI H. Nanang Mubarok, didampingi Sekretaris Jenderal Jailani Dalimunthe, Sekretaris Nasional LPPTKA BKPRMI Abdul Kadir, serta perwakilan LDSI BKPRMI Nurfadilla dan Hendrik.

Rombongan diterima oleh Kepala Subdirektorat Mediasi Sengketa dan Konflik Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Abda Ali, S.Psi., MM.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas langkah kolaboratif dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan spiritual masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi peran Mendagri Tito Karnavian yang berhasil menjaga stabilitas pangan nasional melalui koordinasi lintas kementerian. Ketersediaan pangan saat ini relatif aman, hasil sinergi yang baik antara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Mentan Amran Sulaiman, dan Mendagri Tito Karnavian,” ujar Nanang Mubarok.

Dorong Gerakan Ekonomi Masjid

Nanang menjelaskan bahwa BKPRMI tengah fokus menjalankan program Gerakan Bangun Ekonomi Masjid (Gerbang Emas), hasil Rapat Pimpinan Nasional BKPRMI 2025. Program ini diharapkan menjadi gerakan strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Nanang, ketahanan pangan berbasis masjid menjadi pilar pertama dari delapan pilar Gerbang Emas. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan tidur untuk pertanian, peternakan, perikanan, serta penerapan teknologi pertanian cerdas berbasis komunitas masjid.

Perjuangkan Insentif Guru Ngaji

Sekjen DPP BKPRMI, Jailani Dalimunthe, dalam kesempatan itu menyampaikan aspirasi agar Kemendagri dapat mendorong kebijakan insentif nasional bagi 1,2 juta guru ngaji binaan LPPTKA BKPRMI.

“Beberapa daerah sudah memberikan bantuan melalui APBD, tetapi jumlahnya masih sangat kecil, hanya sekitar Rp50 ribu hingga Rp75 ribu per bulan. Padahal jasa mereka dalam membentuk generasi Qur’ani luar biasa besar,” kata Jailani.

Sekretaris Nasional LPPTKA BKPRMI, Abdul Kadir, menambahkan bahwa guru ngaji merupakan garda depan dalam membangun moral dan karakter bangsa. “Sudah seharusnya pemerintah memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka,” ujarnya.

Kemendagri Apresiasi Langkah BKPRMI

Menanggapi hal tersebut, Abda Ali menyampaikan apresiasi terhadap langkah BKPRMI yang dinilai konsisten bersinergi dengan pemerintah. Ia menyebut berbagai program BKPRMI sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta program prioritas Kemendagri, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis daerah.

Abda juga menegaskan bahwa isu insentif bagi guru ngaji akan menjadi perhatian lintas kementerian. “Kami akan membahasnya bersama Kementerian Agama, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah agar ada kebijakan yang lebih terintegrasi,” ungkapnya.

Menutup pertemuan, Nanang Mubarok menegaskan komitmen BKPRMI untuk terus memperkuat peran masjid dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan pembinaan generasi Qur’ani.

“Menjelang usia setengah abad, BKPRMI akan terus bergerak dengan semangat Gerbang Emas menuju Indonesia Emas 2045. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat peradaban dan ekonomi umat,” pungkasnya.

• Editor: Redaksi