Awal Tahun Depan, Tenaga Honorer di Mubar Bakal Diberi Jaminan Keselamatan Kerja

waktu baca 2 menit
Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian (asisten 3) Setda Mubar, La Ode Takari. Foto: Dedi/Triaspolitika.id

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara berencana memberi perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan bagi para tenaga honorer di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah mewacanakan jaminan keselamatan kerja pada tenaga honorer berlaku pada bulan Januari 2022 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian (Asisten III) Setda Mubar, La Ode Takari.

Takari mengatakan, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga non PNS atau honorer merupakan program dari pemerintah Daerah, yang bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan.

“Insyaallah, awal Januari 2022 nanti tenaga honorer bakal mendapatkan jaminan keselamatan kerja (BPJS Ketenagakerjaan). Saat ini kita masih melakukan pendataan terkait jumlah tenaga honorer yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Takari, Selasa, (21/12/2021).

Mantan Camat Sawerigadi itu menuturkan, dengan adanya jaminan tersebut seluruh tenaga non ASN dibawah naungan Pemkab Mubar bisa dijamin keselamatan kerjanya dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga, jika ada tenaga honorer yang mengalami kecelakaan kerja saat bekerja akan terlindungi dan mendapat santunan dari asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika ada tenaga honorer kita yang mengalami musibah dalam menjalankan tugasnya. Mereka sudah terlindungi dan tentunya akan mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Mantan Kadis Sosial ini menambahkan, sejauh ini pihaknya sementara melakukan pendataan kepada tenaga non ASN di lingkup Pemda Mubar. Tentunya pemberian jaminan keselamatan kerja ini akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Jadi tidak semua tenaga non ASN ini akan mendapatkan jaminan keselamatan kerja ini. Kita akan memprioritaskan asuransi keselamatan kerja ini kepada mereka yang rajin dalam menjalankan tugas dikantornya,” paparnya.

Lebih jelas Takari mengatakan, pemberian jaminan ketenagakerjaan tenaga honorer tergantung dari masing-masing kepala OPD.

“Semua tergantung penilaian dari masing-masing kepala OPD, siapa saja yang akan diprioritaskan mendapatkan jaminan keselamatan kerja ini,” pungkasnya.

Reporter: Dedi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!