ASN Menanti, Sri Mulyani Isyaratkan Kenaikan Gaji PNS 2026

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal adanya kemungkinan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 mendatang.

Namun, keputusan tersebut disebut masih harus mempertimbangkan ketersediaan ruang fiskal, mengingat sebagian besar anggaran difokuskan untuk delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk gaji, kita juga akan melihat pada fiscal space 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8).

Selain soal gaji, Sri Mulyani menyinggung kemungkinan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS pada 2026. Menurut dia, kebijakan itu masih harus dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB, kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Untuk PNS nanti koordinasi dengan Menpan RB. Tahun ini ada penerimaan, tahun depan tergantung kebutuhan kementerian/lembaga dan daerah. Namun, kapasitas fiskal juga harus dipertimbangkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR menegaskan fokus pemerintah pada delapan prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan pertahanan semesta dan investasi. Namun, Prabowo tidak menyinggung langsung ihwal kenaikan gaji ASN.

Rencana peningkatan kesejahteraan ASN sebenarnya sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Hal ini membuat isu kenaikan gaji PNS 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara.

Jika menilik ke belakang, kenaikan gaji PNS tidak terjadi setiap tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat hanya tiga kali terjadi penyesuaian gaji: tahun 2015 sebesar 5 persen, tahun 2019 sebesar 5 persen, dan tahun 2024 sebesar 8 persen.

Dengan demikian, keputusan pemerintah terkait kemungkinan kenaikan gaji PNS pada 2026 akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.