Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Kolaka Ikut Tolak Kenaikan BBM

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, menjadi perhatian serius bagi sejumlah kalangan.

Bahkan sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan tarif BBM bersubsidi oleh pemerintah, aksi protes dengan turun ke jalan nyaris dilakukan di seluruh daerah di Indonesia beberapa hari terakhir ini.

Pasalnya, kenaikan harga BBM sangat mencekik warga kecil, utamanya terhadap mereka yang mengandalkan BBM sebagai penopang mata pencaharian.

Rupanya aksi protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak hanya diutarakan oleh mahasiswa maupun aktivis.

Sejumlah legislator dari berbagai partai juga ikut menyuarakan hal tersebut. Namun ada hal yang begitu tidak lazim terjadi, ketika partai dari pemerintah sendiri juga ikutan memprotes kebijakan yang dilakukan oleh partai penguasa.

Di Kabupaten Kolaka misalnya, selain dari Fraksi Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar serta Partai Nasdem, Fraksi dari Partai PDI Perjuangan juga ikut-ikutan memprotes kebijakan presiden Jokowi.

”Sekali lagi saya nyatakan bahwa kami juga menolak, dan mengikuti aspirasi dari mahasiswa hari ini,” ujar anggota DPRD Kolaka Rahman.

Anggota fraksi PDI yang baru saja dilantik sebagai pengganti antar waktu (PAW) menggantikan mendiang Syarifuddin Baso itu dengan lantang mendukung seegala permintaan mahasiswa.

Rahman bahkan berjanji kepada mahasiswa akan melaporkan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut kepada sekjen PDIP yang rencananya bakal hadir di Kabupaten Kolaka besok.

”Terkait permintaan tadi, bahwa penyampaian ini harus disampaikan ke sekjen PDIP, tetap akan kami laporkan sesuai dengan permintaan teman-teman mahasiswa,” jelas Rahman.

Sebelumnya diketahui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kolaka mengelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kolaka.

Mahasiswa menuntut beberapa hal diantaranya, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi serta penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran.

Selain itu, mahsiswa juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM di Kabupaten Kolaka.

Reporter: A. Jamal