oleh

10 Bulan Pandemi, Pemerintah Terus Berupaya Mengadakan Vaksin COVID-19

JAKARTA, TP – Wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019. Wabah yang telah berlangsung setahun ini ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo padatanggal 2 Maret 2020. Lalu pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 Provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi paparanCOVID-19 di Indonesia.

Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota juga mengajukan dan menerapkan PSBB.

Tidak berhenti di situ saja, para ilmuwan di seluruh dunia juga berusahamengembangkan vaksin COVID-19 yang efektif dan aman dalam waktu secepat mungkin.

Berdasarkan data WHO per 19 Oktober 2020, terdapat 154 kandidat vaksin yang tengah dalam tahap uji praklinik dan 44 kandidat vaksin COVID-19 yang sudah memasuki tahap uji klinik.

Beberapa kandidat vaksin sudah memasuki tahap uji klinik fase ketiga, antara lain Sinopharm, Sinovac Biotech, AstraZeneca, Novavax, Moderna, Pfizer, dan BioNTech, sertavaksin buatanGamaleya Research Institute.

Saat ini pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk terus menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin, tahap pertama datang pada 6 Desember 2020.

Dalam tayangan di kanal Youtube FMB9id_ikp dengan judul “Indonesia Gotong Royong Siapkan Vaksin COVID-19”, pada saat menyambut kedatangan vaksin tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal.

“Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini Pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinikdi Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021,” ujar Presiden Jokowi.

Selain vaksin dalam bentuk jadi kata Jokowi, dalam bulan ini juga bakal tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Presiden juga menyatakan syukur, vaksin sudah tersedia, artinya bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Tetapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia, juga memutuskan akan memberikan secara gratis vaksin COVID-19 untuk warganya jika sudah tersedia. Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember juga mengumumkan hal yang sama.

“Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulangmengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” kata Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” terang Presiden Joko Widodo.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nantisaya yang akan menjadi penerima vaksin ini untukpertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” imbuh Jokowi.

10 bulan sesudah pandemi menghampiri Indonesia, seluruh lapisan masyarakat terus bergotong royong, bergandengan tangan untuk melawan Pandemi, melalui kedisiplinan menerapkan protokol Kesehatan 3M dan mendukung persiapan vaksinasi serta siap divaksin saat vaksin siap.

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) -Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Rilis : Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19
Editor : Triaspolitika.id

Komentar

HUKUM KRIMINAL