oleh

Sekda Bantah, Rumor APBD Perubahan Muna Ditolak Pemprov Sultra

MUNA, TRIASPOLITIKA.ID – PJ Sekda Muna, Harmin Ramba membantah adanya rumor penolakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Muna tahun 2021, ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, APBD Perubahan Muna tidak ditolak, melainkan adanya keterlambatan pengajuan ke provinsi. “Bukan ditolak, tetapi terlambat di masukan di Dewan. Pengajuan seharusnya berdasarkan regulasi tertanggal 31 September,” terang Harmin Ramba saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Kamis, (05/11/2021).

Dalam peraturan APBD Perubahan, kabupaten/kota paling terlambat tanggal 31 September sudah tuntas dibahas serta telah mendapat persetujuan oleh DPRD.

Sementara itu terkait keterlambatan pengajuan APBD perubahan Kabupaten Muna, pihaknya mengaku sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita juga sudah melakukan Asistensi di Kemendagri. Jadi terkait APBD Perubahan Muna, tetap berjalan dengan menggunakan Peraturan kepala daerah (Perkada),” jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna, Amrin Fiini yang coba dikonfirmasi oleh Triaspolitika.id tidak mendapat jawaban.

Meskipun dikonfirmasi secara berulang-ulang telepon genggam milik kepala BKAD tetap tidak diangkat.

Reporter: Bensar Sulawesi

BERITA PILIHAN