Berita Terkini & Terpercaya
Pemkab Muna Barat Evaluasi SPPG Usai Sidak Bupati, Tiga Dapur Dihentikan Sementara
MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Pemerintah Kabupaten Muna Barat bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Muna Barat menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak (sidak) bupati serta mengatasi sejumlah persoalan teknis pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (8/4/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Muna Barat Ibrahim Rasimu selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan MBG itu membahas hasil sidak Bupati Muna Barat La Ode Darwin yang dilakukan sehari sebelumnya.
Ibrahim Rasimu mengatakan setiap SPPG wajib memenuhi standar teknis sesuai petunjuk teknis BGN, di antaranya memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dapur dan peralatan yang memenuhi standar kebersihan.
“Syarat utama meliputi SLHS, IPAL, serta dapur dan peralatannya harus higienis sesuai standar yang ditetapkan BGN,” ujarnya usai rapat.
Ia mengungkapkan, dari total 14 SPPG di Muna Barat, sebagian masih dalam tahap pembenahan. Sejumlah kekurangan, seperti belum tersedianya SLHS dan IPAL, kini tengah diperbaiki.
Beberapa dapur juga telah mendapat teguran karena belum memiliki IPAL atau belum memenuhi standar.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dinas Kesehatan akan bertugas memeriksa kebersihan fasilitas serta kondisi kesehatan tenaga kerja, Dinas Lingkungan Hidup memantau sistem IPAL, sementara Dinas Ketahanan Pangan mengawasi kualitas bahan baku agar bebas dari kandungan berbahaya seperti pestisida.
“Dengan pengawasan lintas sektor ini, diharapkan permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir,” kata Ibrahim.
Pemkab Muna Barat, lanjut dia, berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh SPPG guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Sementara itu, Koordinator BGN Kabupaten Muna Barat MR Fajar Maga menyebut rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin bulanan antara Satgas Percepatan Pembangunan MBG dan BGN untuk memantau perkembangan program di daerah.
Ia menilai sidak yang dilakukan bupati menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan optimal.
“Saat ini terdapat tiga SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya untuk melengkapi persyaratan sesuai standar BGN,” ujarnya.
Fajar berharap seluruh SPPG segera memenuhi ketentuan yang ditetapkan agar pelayanan program MBG dapat berjalan maksimal tanpa mengabaikan aspek kualitas dan kebersihan.
Para mitra pelaksana juga diminta segera melakukan perbaikan, khususnya terkait penyediaan IPAL, agar tidak memengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
- Reporter: Farid
