Menteri ATR/BPN Dukung PSN Ketahanan Energi, Siapkan Potensi Lahan 849.000 Hektare

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui percepatan penyediaan lahan dan perizinan tata ruang.

Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN siap mendukung program tersebut melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang, termasuk menyiapkan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur energi nasional.

“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 849.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare berada di wilayah Pulau Jawa.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi nasional.

Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan melalui percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mempercepat proses perizinan.

Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional sehingga proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt.

Menurut Bahlil, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih serta didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

• Reporter: Farid