Berita Terkini & Terpercaya
Koordinator Forkom Kepton: Kepulauan Buton Layak Jadi DOB Provinsi
BAUBAU, TP – Koordinator Forum Komunikasi Kepulauan Buton (Forkom Kepton), Nasir SH, tanggapi bergeming-nya daerah-daerah di Republik Indonesia (RI) yang telah layak masuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), dimana salah satunya adalah Kepulauan Buton (Kepton).
Pasalnya, syarat DOB Kepton dinilai sudah memenuhi untuk hadirnya provinsi baru selain Papua, Tapanuli Raya, Madura, Bogor Raya, Kapuas Raya, dan Bolaang Mongondow serta beberapa daerah lain.
“Wilayah Kepulauan Buton kaya akan sumber daya alam, kita punya nikel, aspal dan bahkan emas,” ungkap Nasir melalui pesan rilisnya di WhatsApp. Selasa, (30/3/2021).
Nasir juga menyebutkan, strategi yang diperlukan yakni seperti pembentukan kelompok/organisasi Sekber, Forkom, atau Organisasi apa saja namanya yang pada pokoknya memperjuangkan pemekaran dengan saling bergandengan tangan secara bersama-sama.
“Jadi baik itu yang ada di Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi Utara dan daerah lainnya yang punya pandangan yang sama memperjuangkan pemekaran untuk meminta pemerintah Pusat mencabut Moratorium,” pintanya seraya menepis pesimisme.
Ia juga menyarankan, agar tidak ada lagi yang bergerak secara parsial atau sendiri-sendiri.
“Memang harus secara bersama kita dorong. Forkom Kepton akan menginisiasi itu, dengan melakukan diskusi dan pertemuan dengan daerah dan wilayah yang punya kepentingan yang sama,” katanya.
Bahkan Nasir, pun mendorong seluruh pihak bersama-sama bertemu Wapres KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna menyampaikan aspirasi yakni mencabut moratorium.
“Saya kira itu lebih strategis selain masing-masing daerah tetap melakukan diskusi dan upaya lain mendorong pencabutan moratorium di daerahnya,” ungkapnya.
Lanjut, “Membentuk DOB sudah pasti akan menambah beban biaya untuk daerah, baik untuk Kepala Daerah, DPRD, OPD, belanja daerah, bangun gedung dan infrastruktur lainnya, jadi nantinya wajib diawasi,” urainya.
Sementara saat ini untuk Kepulauan Buton sendiri, kenapa kemudian harus dimekarkan, menurut Nasir sebagai daerah eks kesultanan buton iya, tapi bukan hanya sekedar itu alasannya tetapi pada faktor-faktor sosial budaya, kesenjangan kesejahteraan, politik, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi.
“Pemerintah pusat harus lebih selektif memekarkan wilayah, semangatnya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik,” paparnya.
Reporter: Atul W
