Jaelani Dorong Optimalisasi Program Kampung Nelayan Merah Putih di Sultra

waktu baca 2 menit
Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani. | Dok.istimewa

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan tiga fungsi yang melekat pada dirinya dalam mendukung hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Jaelani, fungsi legislasi DPR turut mendorong agar regulasi terkait perikanan terus diperbaiki, khususnya menyangkut kampung nelayan.

“Selain itu, kami juga di DPR RI memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. KKP adalah mitra kami di Komisi IV untuk terus memberikan perhatian penuh pada masyarakat pesisir dan nelayan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Calon Lokasi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I Tahun 2025, lima kabupaten di Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai penerima program tersebut. Kelima daerah itu adalah Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, Kolaka, dan Konawe.

“Alhamdulillah, lima kabupaten di Sultra mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih dari KKP. Sebagai wakil rakyat Sulawesi Tenggara di Senayan, saya terus memberikan dukungan maksimal agar berbagai program pusat bisa turun ke daerah. Semoga daerah lain di Sultra juga bisa mendapatkan program ini,” kata Jaelani.

Jaelani menegaskan, fungsi pengawasan DPR akan dimaksimalkan agar program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Program ini mencakup pembangunan perumahan layak huni, fasilitas air bersih, sanitasi, hingga sentra ekonomi yang terintegrasi.

“Kami tidak ingin program sebaik ini justru tidak dirasakan manfaatnya oleh para nelayan karena adanya penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Pengawasan ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada konstituen di Sultra,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jaelani menjelaskan bahwa Sultra dengan garis pantai yang panjang dan potensi perikanan yang besar menjadi salah satu provinsi yang sangat membutuhkan program tersebut.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan. Untuk itu, ia berencana berkoordinasi langsung dengan dinas terkait di Sultra guna mendapatkan data dan informasi terkini mengenai perkembangan program di lapangan.

Jaelani berharap, keberhasilan program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi konkret bagi persoalan klasik nelayan, mulai dari kemiskinan, terbatasnya akses fasilitas publik, hingga minimnya sarana prasarana penunjang kegiatan melaut.

Dengan dukungan DPR RI, para nelayan di Sultra kini memiliki harapan lebih besar bahwa program tersebut dapat berjalan sukses dan membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka.

Reporter: Dedi