oleh

Dua Tahun Dishub Muna tidak Pungut Retribusi Kapal Feryy

MUNA, TRIASPOLITIKA. ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, telah mengusulkan Perubahan atas peraturan daerah (Perdana) nomor 09 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan masih ada sektor jasa yang belum diatur.

Dalam perda nomor 9 tahun 2011 tersebut hanya memuat pungutan retribusi untuk kapal GT 32 kebawah. Sedangkan kapal yang sandar di pelabuhan Fery Lagasa – Pure di atas 350 GT. Jadi harus ada perda baru.

Agar retribusi kepelabuhanan bisa dipungut, Dishub Muna telah membuat regulasi dengan mengajukan Perda tentang Retribusi Kepelabuhanan ke DPRD Muna.

“Menunggu perdanya yang akan dibahas di DPRD Muna semoga lebih cepat. Yang jelas, sudah 2 tahun belum memungut retribusi kepelabuhanan,” ujar La Ode Nifaki Toe Kepala Dishub Muna, Kamis (28/10/2021).

Kata dia, PAD di Dishub Muna selalu mencapai target bahkan melampaui terget setiap tahun.

“Tahun lalu terget PAD kita Rp 350 juta dan realisasi capai diatas Rp 400 juta. Target 2021 Rp.1,9 miliar,” rincinya.

Dikatakan nya, dengan adanya Perda retribusi kepelabuhanan, maka Dishub Muna memiliki sumber PAD baru.

Reporter: Bensar Sulawesi

Komentar

BERITA PILIHAN