Diskominfo Gelar Kegiatan Penguatan PPID Konawe

waktu baca 3 menit
Kegiatan Penguatan PPID Konawe

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Konawe gelar kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan se Kabupaten Konawe.

Kegiatan Penguatan PPID Konawe

Kegiatan ini guna mengawal Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui penguatan kapasitas PPID Utama dan PPID Pembantu.

Kadis Kominfo Sultra, M. Ridwan Badallah menjadi narasumber dan dihadiri Kadis Kominfo Konawe, Muh Akib Ras berserta jajaran, Sekdis OPD se Kabupaten Konawe, serta Camat se Kabupaten Konawe sebagai peserta.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Konawe, Muhammad Akbar, selasa 18/07/2023.

Dalam sambutannya, Akbar mengharapkan bantuan dari Dinas Kominfo Provinsi Sultra dalam membesarkan PPID di Kominfo Konawe.

Kadis Kominfo Sultra, Muhammad Ridwan Badallah mengatakan ada empat substansi Undang-Undang (UU) KIP, pertama setiap orang berhak memperoleh informasi, kedua kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, ketiga pengecualian bersifat ketat dan terbatas dan keempat kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi

“Untuk PPID dan atasan PPID yaitu kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi, menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenangnya,”ujarnya.

Sambungnya, atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan PPID juga merupakan pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan publik di badan publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID ,untuk PPID pelaksana dapat menunjuk pejabat fungsional atau petugas khusus.

“Adapun tanggung jawab, tugas dan wewenang PPID yaitu pertama, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi, kedua, pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, ketiga penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,”

“Ketiga, penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik, Keempat pengujian konsekuensi, kelima, pengklasifikasian informasi atau pengubahannya, keenam, penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses dan ketujuh, penetapan pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap orang atas informasi publik,”bebernya.

Lebih lanjut kata Ridwan Badallah, untuk uji konsekuensi adalah suatu kajian yuridis untuk memutuskan apakah suatu konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang yang masih relevan jika informasi dibuka atau relevansi yuridis.

“Yang melakukan uji konsekuensi yaitu ada 2, pertama, PPID di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan kedua, badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya, apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi,”pungkasnya.

error: Content is protected !!