BPN bersama Pemkab Kolaka Bangun Satu Peta Satu Data

waktu baca 2 menit
Kepala Kantor Pertanahan Kolaka, Mansur Fahmi.|Jamal/Triaspolitika.id

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka (BPN) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka saat ini tengah membangun kegiatan Satu Peta Satu Data Berbasis Kelurahan dan Desa.

Kegiatan tersebut dinilai akan bermanfaat untuk berbagai pihak, dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

Selain itu, dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah, memudahkan investasi, pembuatan batas wilayah administrasi serta spatial decision support system atau data spasial untuk menentukan kebijakan pembangunan.

Kegiatan tersebut terlaksana setelah koordinasi yang baik antara kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Kolaka sebagai tindak lanjut dari Inovasi layanan kantor Pertanahan bernama POPALIA (Pemetaan KOlaka PArtisipatif, KoLaboratIf dan MAndiri). Inovasi ini sudah launching saat acara BPN Goes to Campus di Universitas 19 November Kolaka.

Kepala Kantor Pertanahan Kolaka Mansur Fahmi mengatakan, semua program dalam kegiatan satu peta satu data berjalan dengan baik.

“Semoga bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah, maupun untuk dunia usaha,” harap Mansur, Selasa (29/8/2023).

Kata dia, dengan hadirnya kegiatan tersebut pembangunan pertanahan di Kolaka nantinya, bukan dominasi dari BPN Kolaka lagi. Akan tetapi merupakan kolaborasi dari berbagai pihak juga partisipasi dari masyarakat luas sehingga nantinya diharapkan di Kolaka ini bisa ada aplikasi yang akan membantu banyak pihak.

Menurut Mansur, aplikasi tersebut akan membantu banyak pihak dikarenakan dalam aplikasi ini dapat memuat semua data yang ada disuatu wilayah baik dari luas wilayah, jumlah penduduk termasuk data status masyarakat semua akan terlihat dalam satu aplikasi yang dimaksud.

“Sehingga menurut kami akan membantu masyarakat dan pemerintah setempat. Karena melalui aplikasi ini data yang ingin dilihat semua akan terlihat sesuai dengan tingkat kewenangan yang akan diatur,” jelasnya.

Ia berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam mengembangkan serta menggunakan aplikasi ini.

“Jadi jika ingin mencari data terkait data warga semua akan terlihat dalam aplikasi satu peta satu data. Peran pemerintah desa dan kelurahan harus pro aktif memasukkan data warganya, sehingga keterbukaan publik bisa tercipta ditengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mencontohkan terkait penyebaran bantuan raskin atau beras miskin. Dimana semua orang dapat melaihat melalui aplikasi tersebut.

“Keterbukaan publik sangat jelas jadi ini semua dapat terwujud tergantung kolaborasi dengan pemerintah setempat. Aplikasi ini juga akan meminimalisir konflik terkait pertanahan,” tandasnya.

Reporter : A. Jamal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!