Prabowo Bentuk Kementerian Haji, Biaya Turun dan Waktu Tunggu Dipangkas

waktu baca 2 menit
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui efisiensi penyelenggaraan, diplomasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, serta pembentukan Kementerian Haji yang khusus menangani urusan ibadah haji.

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena mereka bilang, ‘Kami urusan haji itu menteri haji’. Jadi kami juga harus punya pejabat setingkat menteri,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden menjelaskan, pembentukan kementerian baru itu telah memberikan hasil nyata berupa penurunan biaya haji. Ia meminta agar biaya penyelenggaraan haji terus ditekan melalui tata kelola yang efisien dan bebas dari penyimpangan.

“Alhamdulillah kita sudah bisa menurunkan biaya haji, dan saya minta ini terus dilanjutkan. Bisa dengan efisiensi, bisa dengan pelaksanaan yang bersih,” ujarnya.

Selain efisiensi biaya, pemerintah juga berhasil memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah. Dari sebelumnya mencapai 40 tahun, kini menjadi sekitar 26 tahun.

Prabowo juga mengungkap capaian diplomatik penting antara Indonesia dan Arab Saudi, yaitu persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah.

“Untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah Arab Saudi menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Makkah. Bahkan undang-undang mereka diubah agar negara asing bisa memiliki lahan di Kota Suci. Kita negara pertama yang mendapat izin itu,” tutur Prabowo.

Presiden menambahkan, lahan yang ditawarkan berada di lokasi strategis, sebagian bahkan berdekatan dengan Masjidil Haram. Dengan adanya Kampung Indonesia, seluruh kebutuhan jemaah — mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga fasilitas ibadah — akan dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia.

“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan, penginapan, semuanya kita kelola supaya tidak ada lagi kekurangan atau kekecewaan dari jemaah kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” kata Kepala Negara menegaskan.

Langkah tersebut, menurut Prabowo, merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih bermartabat, efisien, dan berpihak pada jemaah.