Menakar Kebijakan Konektivitas Muna Barat di Era Darwin Ali 

Perbesar

• Oleh: Surachman (Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat)

Satu bulan sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, La Ode Darwin dan Ali Basa seperti berkejaran dengan waktu. Tepat tanggal 26 Maret 2025 rute penyebrangan Fery Tondasi – Torobulu resmi beroperasi. Dalam suatu kesempatan La Ode Darwin menyampaikan bahwa layanan penyebrangan ini adalah merupakan jawaban atas keresahan masyarakat yang harus antri berhari hari lamanya khususnya di musim mudik lebaran.

Masyarakat yang akan kembali ke daratan Pulau Muna dari arah Kendari harus menunggu waktu antri yang cukup lama karena pilihan rute penyebrangan yang terbatas yakni rute torobulu – tampo PP. Dengan hadirnya rute layanan fery baru Torobulu – Tondasi maka para penumpang yang akan menuju Muna Barat tidak lagi melewati Tampo namun dapat langsung menuju Muna Barat.

Hadirnya rute baru layanan Fery Tondasi – Torobulu jika dicermati adalah merupakan terobosan brilian di sektor konektivitas yang telah dilakukan oleh Darwin – Ali Basa diawal pemerintahan mereka. Tidak saja kebijakan ini dapat mengurai masalah kepadatan penumpang di musim musim mudik lebaran, namun lebih dari itu menurut hemat saya kebijakan ini merupakan cara effektif untuk membuka keterisoliran Muna Barat disektor perhubungan laut, dan membuka hub baru secara langsung antara jazirah tenggara mainland Pulau Sulawesi dengan Pulau Muna Bagian Barat khususnya wilayah Muna Barat.

Selain itu dengan beroperasinya Pelabuhan Tondasi Muna Barat, memperkuat positioning Muna Barat sebagai Kota Pantai dimana terdapat integrasi pembangunan antar sektor perekonomian, sosial, lingkungan dan konektivitas perhubungan yang berorientasi perairan.

Keberadaan Pelabuhan Tondasi tidak saja berfungsi sebagai fasilitas penyebrangan namun lebih dari itu Pelabuhan Tondasi juga merupakan pintu gerbang sekaligus etalase awal Muna Barat yang terkoneksi dengan jaringan pelayaran nusantara. Tondasi adalah salah satu Pelabuhan Pengumpan selain Pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti.

Kebijakan pengembangan Pelabuhan Tondasi tidak saja pada dukungan penyediaan penyebrangan Tondasi Torobulu namun juga ditopang oleh upaya Pemerintah Daerah Muna Barat untuk menghadirkan konektivitas jaringan transportasi jalan dari Tondasi ke wilayah sekitarnya begitu pula sebaliknya dari wilayah sekitarnya menuju Pelabuhan Tondasi.

Saat ini jaringan jalan yang menuju ke Pelabuhan Tondasi baik dari arah Kabupaten Muna dan Buton Tengah dalam kondisi baik dengan dukungan jaringan jalan hotmix.

Begitu pula dengan adanya perencanaan peningkatan jaringan jalan ruas Abadi Jaya – Pajala yang telah menjadi salah satu agenda prioritas ditahun 2026 ini maka akan semakin memperkuat layanan Pelabuhan Pajala yang notabene merupakan jalur perhubungan utama antara Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna Barat. Konektivitas yang mantap pada ruas Abadi Jaya – Pajala juga memperkuat bargaining Pantai Pajala sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Muna Barat. Salah satu kendala utama pengembangan destinasi wisata Pantai Pajala adalah masih belum optimalnya layanan ruas jalan Abadi Jaya – Pajala yang pada beberapa titik kondisinya masih belum mantap.

Dalam upaya memaksimalkan simpul jaringan konektivitas antar wilayah di Muna Barat, Pemerintah Daerah Muna Barat juga telah merencanakan peningkatan ruas jalan Maroba Lakanaha, Lakanaha – Lasosodo, Matakidi – Lambubalano. Ketiga ruas jalan ini menghubungkan 2 ruas jalan utama yaitu jalur Jalan Nasional Lagadi – Tondasi dan Jalur Jalan Provinsi Lagadi – Wamengkoli. Jika ruas jalan Marobe – Lakanaha, Lakanaha – Lasosodo dan Matakidi- Lambubalano sesuai dengan skema Pemerintah Daerah Muna Barat dapat dilakukan penanganan pada Tahun 2026 ini melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) maka jalur jalur utama di Muna Barat dapat dikatakan tuntas tertangani.

Sehingga tugas Pemerintah Daerah tidak berat lagi tinggal menata jaringan jalan desa dan antar kecamatan saja yang sesungguhnya kondisinya dominan masih cukup baik tinggal dilakukan pemeliharaan rutin saja setiap tahunnya.

Dalam dokumen APBD 2026 ruas jalan yang akan ditangani diantaranya adalah ruas Jalan Kambara – Wulanga Jaya dan Ruas Jalan Sido Makmur – Labokolo yang mana pada kedua ruas tersebut merupakan ruas jalan yang melayani sentra kawasan pertanian/perkebunan di Muna Barat.

Dukungan penanganan ruas ruas jalan pada kawasan produksi di Muna Barat menurut saya merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada kawasan produksi, mengefisienkan transfer barang dan jasa (logistik) serta memperkuat konektivitas antar wilayah dalam Muna Barat.

Selain dukungan sektor perhubungan laut, sektor perhubungan udara juga tak luput dari perhatian Pemerintah Daerah Muna Barat. Sejak awal Pemerintah Daerah telah berupaya menghadirkan layanan Operator Wings Air pada medio Maret 2025 yang lalu untuk menghubungkan Muna Barat dan Makassar PP. Sekalipun saat ini layanan penerbangan Wings Air untuk sementara berhenti namun kita melihat sudah ada terobosan dalam mewujudkan konektivitas Muna Barat dengan daerah sekitarnya melalui jalur perhubungan udara.

Pada akhir tahun 2025 yang lalu Pemerintah Daerah Muna Barat telah menandatangani kerjasama dengan pihak Maskapai Sriwijaya Airlines untuk membuka akses transportasi Makassar – Muna Barat PP. InsyaAllah pada tanggal 15 Januari ini akan terbang Perdana.

Hadirnya layanan perhubungan udara di Muna Barat akan semakin mendekatkan Muna Barat dengan daerah lainnya. Beroperasinya kembali Bandar Udara Sugi Manuru menjadi energi baru bagi berkembangnya sektor pariwisata di Pulau Muna khususnya Muna Barat.

Potensi wisata Pulau Muna dapat diexplore oleh para peminat wisata dari belahan dunia manapun dengan memanfaatkan Bandara Sugi Manuru sebagai pintu gerbang utama Pulau Muna. Namun untuk lebih mengoptimalkan eksistensi Bandara Sugi Manuru mesti ada upaya untuk mengintegrasikan kekuatan wisata Pulau Muna secara utuh baik yang berada di Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Tengah. 3 daerah yang ada di Pulau Muna mesti duduk bersama untuk mewujudkan komitmen bersama dalam mengembangkan sektor wisata Pulau Muna. Masing-masing kabupaten tak dapat berdiri sendiri dalam mengembangkan potensi wisatanya.

Dalam konsep pengembangan wisata maka yang perlu dikembangkan dalam hemat penulis adalah kekuatan wisata Pulau Muna secara utuh dimana pemasaran destinasi wisatanya terkoneksi antar 3 Kabupaten yang ada di Pulau Muna sehingga daya tariknya akan semakin optimal. Syarat utamanya adalah memantapkan jalur konektivitas antar destinasi wisata unggulan pada masing-masing kabupaten yang ada di Pulau Muna. Untuk itu perlu duduk bersama 3 Kabupaten dan Pemerintah Provinsi mesti memediasi agar kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Muna bisa terintegrasi dalam bingkai Koridor Ekonomi Pulau Muna.

Apalagi jika jalur yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton dapat terealisasi dalam waktu dekat melalui jembatan Buton – Muna maka akan semakin memperkuat pengembangan ekonomi antar dua kawasan ini (Pulau Muna dan Pulau Buton).

Adanya program Inpres Jalan Daerah pada ruas Jalan Matarawa-Kusambi, Kusambi-Guali yang merupakan usulan Pemerintah Daerah Muna Barat dan atas dukungan Pemerintah Pusat dan DPR RI semakin memperkuat layanan Bandara Sugi Manuru khususnya dalam memudahkan akses masyarakat pada wilayah hinterland Bandara Sugi Manuru. Kebijakan memantapkan konektivitas yang menuju Bandara Sugi Manuru merupakan terobosan strategis dalam menunjang layanan operasional Bandara dan memperkuat posisi Bandara Sugi Manuru sebagai Pintu Gerbang Utama Wisata di Pulau Muna dan bagian dari Hub Parawisata Nasional.

Mencermati beberapa kebijakan konektivitas di tahun pertama Darwin – Ali Basa maka dapat dilihat bahwa upaya mewujudkan infrastruktur wilayah Kota, Desa dan Pulau Pulau Kecil di Muna Barat telah berjalan dalam rel yang sesungguhnya. Kendala utama hanya pada keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur dalam skala massif yang betumpu semata pada kemampuan APBD Muna Barat karena besarnya alokasi belanja pegawai saat ini yang telah menembus angka 50 persen.

Namun demikian jika melihat langkah terobosan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam penanganan infrastruktur di Muna Barat maka tantangan anggaran bukan lah masalah utama. Lebih dari itu sesungguhnya adalah bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan dukungan teknis agar alokasi anggaran pusat masuk ke Muna Barat. Skema pembiayaan pembangunan saat ini melalui skema Inpres mensyaratkan adanya kelengkapan readiness criteria yang disajikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Pusat tinggal menggelontorkan anggaran dan eksekusi programnya.

Skema ini menjadikan daerah sebagai penerima manfaat, namun tidak bersifat pasif karena daerah masih memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan dokumen usulan baik yang sifatnya administratif maupun teknis.

Arah kebijakan konektivitas di Muna Barat saat ini hanya terpengaruh oleh kebijakan effisensi anggaran yaitu dengan tidak adanya lagi DAU Specific Grant khusus Pekerjaan Umum dan DAK Jalan. Juga dipengaruhi oleh besarnya alokasi belanja pegawai yang tentunya mengurangi pos belanja modal infrastruktur. Namun ini tidak berarti Pemerintah Daerah berdiam diri, sejumlah langkah telah dilakukan, komunikasi intens yang terlihat antara Pemerintah Daerah Muna Barat dan Kementerian PU dan DPR RI (Komisi V) telah membuahkan hasil tidak saja sektor infrastruktur jalan namun juga pada sektor infrastruktur irigasi.

Langkah langkah strategis ini merupakan upaya meminimalisir Gap kebutuhan penanganan infrastruktur dan ketersediaan anggaran daerah. Terobosan dan komunikasi politik anggaran yang telah diperankan oleh Bupati Muna Barat adalah langkah nyata Pemerintah Daerah menghadirkan dukungan konektivitas yang memadai di Muna Barat.

Mencermati langkah kebijakan anggaran yang telah berjalan saya meyakini bahwa Mewujudkan Muna Barat Tumbuh, Sehat dan Keren bukan lah hal niscaya khusus di sektor konektivitas dalam kerangka Misi ke 3 untuk menunjang tercapainya key faktor “Tumbuh” di sektor infrastruktur maka dalam periode 5 tahun kepemimpinan Darwin – Ali Basa insyaAllah dapat terwujud. Prasyaratnya adalah kesiapan Muna Barat menjemput program pusat dan saya melihat untuk itu, Muna Barat sudah sangat siap baik sumber daya manusia aparaturnya, penerimaan masyarakat terhadap program pusat terlebih lagi kemampuan jejaring komunikasi pimpinan daerah dalam skala nasional. Wallahu A’lam bishowab.(*)