Berita Terkini & Terpercaya
Kajati Sultra Dorong Pemda Muna dan Mubar Perkuat Kolaborasi di Tengah Efisiensi Anggaran
MUNA, TRIASPOLITIKA.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. mendorong pemerintah daerah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat memperkuat kolaborasi serta inovasi dalam menjalankan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Sugeng saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Kepulauan Muna sekaligus memberikan pembekalan kepada pimpinan daerah Kabupaten Muna dan Muna Barat terkait pencegahan, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mitigasi risiko hukum.
Sugeng mengatakan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan inovasi dan pembangunan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak serta menggali sumber pembiayaan dan dukungan pembangunan di luar APBD.
“Intinya kita kedepankan kolaborasi. Tidak boleh lagi kita berbicara APBD kita berapa. Peluang di luar itu banyak,” ujar Sugeng.
Ia menilai komunikasi dan jejaring dengan para tokoh daerah yang memiliki posisi strategis di tingkat nasional juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas peluang pembangunan daerah.
Sugeng mencontohkan sejumlah tokoh asal Sultra yang kini memiliki posisi strategis, di antaranya Ridwan Bae yang menjabat Ketua Komisi V DPR RI serta Umar Bonte sebagai anggota DPD RI.
Menurut dia, keberadaan tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi potensi untuk membangun kolaborasi dalam mendorong berbagai kebijakan dan kepentingan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Sugeng juga membagikan pengalamannya saat pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah selama sekitar satu tahun empat bulan.
Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi salah satu bekal dalam memberikan masukan kepada pimpinan daerah terkait pengelolaan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Selain mendorong inovasi dan kolaborasi, Kajati Sultra juga menekankan pentingnya kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan.
Menurut Sugeng, Forkopimda tidak boleh hanya diposisikan sebagai forum seremonial atau sebatas pertemuan formal antarpimpinan daerah.
Sebaliknya, forum tersebut harus mampu menjadi ruang untuk membangun koordinasi, mengidentifikasi persoalan, serta menghasilkan solusi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Ini bukan sekadar forum-foruman. Harus ada upaya untuk mengolaborasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil mengatakan Pemerintah Kabupaten Muna telah menjalin kerja sama dengan pihak Kejaksaan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi persoalan hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Pembekalan Kajati Sultra kepada pimpinan Kabupaten Muna dan Muna Barat tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Kejaksaan, dan unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Kolaborasi lintas lembaga dinilai menjadi semakin penting, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah daerah lebih inovatif dalam mengelola sumber daya dan menjalankan program pembangunan.
- Reporter: Bensar Sulawesi
