Internet Lumpuh, Aspirasi Menggema: Warga Papua Selatan Desak Solusi Permanen

Perbesar

MERAUKE, TRIASPOLITIKA.ID – Aksi penyampaian aspirasi yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, perwakilan aliansi, serta PPP Cabang Merauke kembali mewarnai jalanan ibu kota Kabupaten Merauke, Senin, 1 September 2025.

Gelombang protes ini mencuat sebagai bentuk kekecewaan publik atas janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi terkait persoalan jaringan internet di Papua Selatan.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.55 WIT itu juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan DPR. Peserta aksi menyoroti berulangnya gangguan jaringan fiber optik Telkom yang sejak 2018 hingga 2025 belum pernah mendapat penyelesaian tuntas.

Mereka menilai persoalan ini telah menjadi “bencana sosial” karena melumpuhkan komunikasi, pendidikan, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Janji Pemerintah yang Tertunda

Sejak aksi “softelkom” pada 2023, pemerintah pusat maupun daerah berkomitmen menghadirkan penyedia layanan alternatif untuk memutus monopoli Telkom. Namun, hingga kini, masyarakat tidak melihat tanda-tanda progres yang jelas.

“Janji tinggal janji. Pemerintah daerah hanya saling lempar tanggung jawab. Tidak ada kejelasan, apakah proses itu benar berjalan atau tidak pernah dimulai,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

Menariknya, apresiasi justru diberikan kepada perwakilan Telkom—dikenal dengan nama Pajian—yang berani menemui massa. Sementara, pemerintah dinilai menghindar dari dialog langsung.

Fiber Optik, Masalah Berulang Tanpa Solusi

Dalam delapan tahun terakhir, kabel fiber optik di Papua Selatan disebut berkali-kali mengalami kerusakan. Setiap kali masalah muncul, alasan teknis “kabel putus” kembali dilontarkan tanpa ada evaluasi menyeluruh.

Masyarakat menilai monopoli Telkom membuat layanan telekomunikasi minim akuntabilitas. “Hak dasar warga atas akses informasi dan komunikasi terampas. Ini bukan lagi sekadar gangguan teknis, tapi soal ketidakadilan sosial,” kata seorang tokoh masyarakat.

Tuntutan Transparansi dan Regulasi

Peserta aksi menuntut Telkom untuk terbuka mengenai penyebab pasti gangguan jaringan. Selain itu, pemerintah dan DPR didesak bekerja sama menciptakan regulasi yang kuat agar masalah serupa tidak terulang.

Empat poin tuntutan utama disuarakan massa:

Transparansi penyebab gangguan jaringan.

Solusi jangka panjang, bukan respons sesaat.

Regulasi yang jelas terkait akuntabilitas penyelenggara layanan.

Kehadiran solusi permanen yang terukur.

Risiko Sosial dan Politik

Aksi ini juga mengingatkan pemerintah akan risiko meningkatnya agresi sosial bila masalah berlarut. Kekecewaan kolektif dinilai berpotensi memicu gelombang protes lebih besar dan bisa berujung pada instabilitas sosial maupun politik di Papua Selatan.

“Internet bukan sekadar fasilitas, tetapi kebutuhan dasar. Selama tidak ada solusi nyata, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Telkom akan terus menurun,” tegas seorang orator aksi.

Bagi masyarakat Papua Selatan, pemulihan jaringan telekomunikasi bukan hanya isu teknis, melainkan persoalan hak dasar, keadilan sosial, dan masa depan pembangunan daerah.

Aspirasi mereka kini menunggu jawaban konkret: apakah pemerintah dan Telkom berani menghadirkan solusi permanen, atau membiarkan frustrasi publik terus mengeras.

Reporter: Aji Saputra