DPRD Konsel Terimah Audiensi AMD Soal Pasar Moderen

waktu baca 2 menit
DPRD Konsel Terimah Audiensi AMD Soal Pasar Moderen

KONSEL, TRIASPOLITIKA.ID – Asosiasi Masyarakat Dagang (AMD) Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Konsel serta pihak terkait. Rabu, (18/05/22).

Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo bersama sejumlah anggota dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Dr. Sahlul, Plt Kadis Perindag Saribana, Kepala DPMD Anas Mas’ud dan Camat Buke Syawal Silondae.

Juru Bicara BPD Andoolo Utama Yitno, mengatakan penolakan para pedagang karena ketakutan jika pasar modern yang telah dibangun lods akan diisi oleh pedagang baru.

“Masyarakat menolak karena takut lods nanti diisi oleh pedagang baru. Karena mereka sudah mengeluarkan biaya untuk membangun lods di lokasi pasar sebelumnya,” ujar Yitno.

Hal tersebut senada yang disampaikan, Rustanto sebagai pedangan di Pasar DU mengapreasiasi Pemda yang telah mengalokasikan anggaran Rp 10 Miliar untuk pembangunan pasar modern.

Namun kata dia, untuk membangun itu perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat dan pedagang tidak kaget dan menerima informasi simpang siur atas hadirnya pasar moderen di desanya.

Ibu Ika yang juga berstatus sebagai pedagang mengatakan dirinya sudah mengambil kredit untuk membangun lapak.

“Kami sudah ambil kredit, kemudian mau digusur tidak ada ganti rugi. Padahal kami sudah kredit. Itu yang kami khawatirkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Konawe Selatan, DR. Sahlul SE M.Si meyakinkan masyarakat dan pedagang jika pembangunan pasar modern tidak dilakukan penggusuran pada lods yang sebelumnya telah di bangun.

“Masa kabupaten tidak ada pasar modernnya. Pembangunan pasar modern ini tidak diambil alih oleh Pemda, konsep pasar modern ini agar setiap harinya ada aktivitas jual beli. Disisi lain tempatnya layak, higienis dan nyaman dari aktifitas jual beli didalamnya,” ujarnya.

Komitmen pemerintah tambah Sahlul, pembangunan yang sebelumnya telah dibangun oleh warga dan pedagang tidak akan di gusur.

“Yang diigusur bangunan Pemda yang sudah tidak layak dan berfungsi bukan bangunan masyarakat,” jelasnya.

Di akhir audiensi, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya pemerintah desa dan masyarakat, pedagang pasar menerima pmbangunan pasar modern dengan syarat tidak melakukan penggusuran bangunan swadaya yang sudah ada serta bangunan masyarakat dengan swadaya tidak akan dibongkar kecuali aset pemerintah daerah yang sudah tidak berfungsi dan tidak layak.

“Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan harus melibatkan pemerintah desa, asosiasi pedagang pasar, DPRD dan Pemerintah daerah. Pemerintah Desa dan Masyarakat wajib mengawal proses pembangunan pasar modern agar terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Reporter: Kasran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!