DPRD Konsel Reses: Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Prioritas

waktu baca 2 menit
DPRD Konsel Reses: Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan Menjadi Prioritas.|Kasran/Triaspolitika.id

KONSEL, TRIASPOLITIKA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat sidang peripurna penetapan hasil reses masa sidang pertama di Aula gedung paripurna, Senin (13/3/23).

Rapat paripurna tetsebut dipimpin pangsung Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo serta dihadiri Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Samsul, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Konawe Selatan, Samsul SP M.Si mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Melalui paripurna ini kami menerima semua masukan dan saran hasil reses sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Samsul membacakam sambutan Bupati Konawe Selatan, H Surunuddin Dangga ST MM.

Hasil reses ini, lanjut Samsul akan dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrembang) di tingkat kabupaten pada Rabu (14/3/2023) pekan ini.

“Hasil reses ini akan dituangkan dalam rencana kerja daerah 2024. Semoga hasil reses ini dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat Konawe Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo S.Sos M.Si menuturkan semua usulan program kegiatan dalam reses dewan memyangkut infrastruktur secara umum.

Irham menambahkan, pembangunan jalan, jembatan, drainase, jalan usaha tani yang hari ini dianggap menjadi kebutuhan masyarakat.

“Begitu juga bantuan perikanan, pertanian seperti bibit, pupuk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Begitujuga dengan pendidikan dan kesehatan semua mencakup dalam aspirasi masyarakat,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

DPRD berharap hasil reses diimplementasikan karena reses merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok pikiran DPRD.

“Kita harap 60-70 persen dapat terakomodir. Karena penyerapan aspirasi juga menggunakan anggaran, sehingga ada perbandingan progres aspirasi ini dalam penganggaran pemerintah daerah,” tandasnya.

Reporter : Kasran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!