Dinonjob oleh Bupati, Pejabat Mubar Sebut SK Memalukan

waktu baca 2 menit
Abdul Nasir Kola (Keempat dari kiri) dan Kawan-kawan usai melakukan konferensi pers terkait mutasi ASN Mubar tanggal 30 April 2022 lalu yang dinilai Inprosedural. Dedi/Triaspolitika.id

MUBAR,TRIASPOLITIKA.ID – Sejumlah pejabat eselon II lingkup pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat (Muna), Sulawesi Tenggara (Sultra) memprotes atas mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Mubar Achmad Lamani pada 30 April 2022 lalu.

Menurut mereka, mutasi tersebut banyak melanggar aturan, serta cacat hukum atau inprosedural. Sebab, banyak jabatan kosong yang diisi oleh pelaksana tugas.

“Mutasi tersebut juga telah menabrak rekomendsasi KASN nomor B-4683/KASN/12/2021 yang berisi pengembalian tiga orang pejabat esolon II yang dinonjob pada tanggal 30 Oktober 2021 lalu,” ujar Abdul Nasir Kola, Senin (9/5/2022).

Pejabat yang dimutasi oleh Bupati Mubar pada 30 Oktober 2021 lalu dua diantaranya yaitu La Ode Aka dan La Edi yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Kepegawaian dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Kata Nasir, bukannya mengembalikan jabatan ketiga pejabat eselon II tersebut, Bupati Mubar justru kembali nonjob empat pejabat eselon II lainnya.

Diketahui, Abdul Nasir Kola sebelumnya adalah staf ahli Bupati Mubar Bidang Pemerintahan. Ia dinonjob oleh Bupati Mubar menjadi staf Sekretariat Daerah Pemkab Mubar.

Tidak hanya Abdul Nasir, beberapa pejabat lainnya juga dinonjob oleh Bupati Achmad Lamani, seperti La Ode Hanafi Kadis Perhubungan, La Ode Mahajaya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, serta Raden Djamun Sunjoto Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian.

Keempat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama itu diberhentikan dari jabatannya menjadi staf Sekretariat Daerah Pemkab Mubar.

Abdul Nasir cs sesalkan lahirnya SK mutasi dari seorang Bupati Achmad Lamani. Sebab menurut mereka, karir pengabdian Achmad Lamani sebelum menjadi bupati cukup lama dibirokrasi yakni Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Badan Diklat Provinsi Sultra.

Abdul Nasir cs meminta Bupati Achmad Lamani untuk segera mencabut SK tersebut, sebelum diperintahkan oleh KASN atau Kemendagri melalui Irjen Kemendagri.

“Jadi saya mengimbau kepada Bupati untuk segera mencabut SK yang memalukan ini,” pungkas Abdul Nasir didampingi tiga pejabat yang dimutasi lainya.

La Ode Hanafi mengatakan, SK yang dikeluarkan oleh Bupati Mubar No 67 Tahun 2022 terjadi pelanggaran, sebab menurutnya, SK tersebut lahir bukan hasil rekomendasi dari KASN.

Diketahui, Abdul Nasir cs sudah melayangkan surat permohonan pembatalan Keputusan Bupati Mubar No. 67 Tahun 2022 tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Serta Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua KPK, Ketua KASN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Reporter: Dedi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!