Dijadikan Tersangka Dugaan Legal Mining, Kuasa Hukum PT. JAP: Penegak Hukum Ciderai Hukum Indonesia

waktu baca 5 menit
Kuasa Hukum PT. JAP (James dan Armando Pundimas), Ricky K. Margono SH MH saat jumpa Pers, Kamis (17/3/2022). Foto: Ahmad/Triaspolitika.id

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Kuasa Hukum PT. JAP (James dan Armando Pundimas), Ricky K. Margono SH MH menilai penetapan tersangka Direktur PT. JAP inisial RMY (27), telah mencederai hukum di negara kesatuan Republik Indonesia.

Kata Ricky, penyidik kepolisain terlalu dini menetapkan tersangka terhadap kliennya, pada perkara penambangan atau eksplorasi or ilegal. Sebab kata Ricky, PT. JAP belum melakukan ekplorasi.

Menurut Ricky, ada beberapa poin yang menjadi kekeliruan atas penetapan tersangka direktur PT. JAP, yaitu mengenai adanya tuduhan penambangan ilegal atau penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

“Disini kami tegaskan, bahwa tuduhan itu tidak benar. Karena memang tidak ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. JAP,” ujar Ricky dihadapan awak media.

Kata Ricky, PT. JAP telah mengantongi izin pertambangan berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Utara nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 tentang pembatasan keputusan Bupati Konawe Utara nomor 04/2010, Nomor 05/2010dan nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010.

Selain itu, surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi kepada JAP di kecamatan Molawe kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013.

Kemudian Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 Revisi koordinat dan batas wilayah IUP operasi produksi PT. JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha. tanggal 20 Februari 2014.

Ada juga Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 tahun 2015 tentang penciutan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi James & Armando Pundimas (KW08 NPP 040).

Serta Surat keputusan Bupati Konawe Utara No. 177 tahun’ 2015 tentang pengaktifan kembali izin usaha pertambangan operasi produksi PT. JAP (KW08 NPP 040).

Selain itu, Sertifikat CnC yang diberikan oleh dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditunjukan kepada PT. JAP.

“Jadi semua izin kami semua sudah mengantongi, jadi tidak benar kalau PT. JAP di sangkakan telah melanggar UU,” tegasnya.

Menurutnya, penangkapan klienya yang dilakukan Tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada kejangalan.

Sebab, kliennya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konut.

Kata Ricky, PT. JAP adalah salah satu perusahaan tambang yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan SK Bupati Konut No. 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan IUP Operasi tertanggal 13 Agustus 2013.

Bahkan, sejumlah persetujuan lainnya juga telah dikantongi perusahaan tersebut termasuk sertifikat dari Dirjen Minerba pada 6 Mei 2014.

“Sampai saat ini PT. JAP belum pernah menambang, karena sedang mengurus proses pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sultra,” katanya pada Kamis (17/3/2022).

Selain itu, lanjutnya, hingga kini belum ada Keputusan Pengadilan atau Tata Usaha Negara manapun yang pada pokoknya membatalkan IUP Operasi Produksi (OP) dan rekomendasi milik PT. JAP.

“Tapi kenapa pak RMY ini ditangkap dan disangkakan menambang ilegal di kawasan hutan produksi bebas. Ada apa, bagaimana mungkin kami mau menambang, sementara belum ada IPKKH,” ujarnya.

Ricky menjelaskan, kasus ini bermula saat salah satu perusahaan (PT A) yang telah mengantongi Surat Persetujuan Penggunaan Koridor (SPPK) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan IPPKH, meminta kepada salah satu perusahaan yakni PT B untuk mengerjakan perbaikan dan pelebaran koridor jalan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada.

“Tapi, PT B ini melewati dan memasuki kawasan IUP OP dari PT JAP. Dalam rangka penyelamatan dan dikhawatirkan ada nilai komersial dari tanah hasil pembuatan jalan tersebut, PT JAP meminta kepada PT B agar meletakan tanah tersebut di tempatnya,” tambahnya.

Seiring berjalannya waktu, sambungnya, gumpalan tanah pelebaran lahan koridor yang dilakukan oleh PT B ini dan disimpan di lahan PT JAP ternyata menjadi temuan. Karena itulah, PT JAP dituding telah melakukan penambangan ilegal.

“Padahal tanah penggalian tersebut bukan aktivitas dari PT JAP, hanya disimpan dalam lahan PT JAP,” akunya.

Akibat masalah ini, penyidik Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK mendapat laporan dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 21 Oktober 2021.

Dalam perjalanan, PT JAP yang terus berproses hukum menang saat praperadilan karena pelapor bukan masyarakat, melainkan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak sampai di situ, ternyata Penyidik Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK masih menggunakan laporan yang sama untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru tertanggal 14 Desember 2021.

“SPDP itulah yang kemudian digunakan untuk menetapkan Direktur Utama PT JAP (RMY) sebagai tersangka,” katanya.

Ricky mengaku, ada kejanggalan penggunakan laporan lama (padahal PT JAP sudah menang praperadilan) untuk mengeluarkan SPDP.

Menurutnya, bila PT JAP terbukti melakukan penambangan secara ilegal, seharusnya penyidik bisa menunjukan bukti kuat.

“Tapi kami sendiri tidak tahu lokasi menambang ilegalnya. Kami tidak pernah ada transaksi uang penjualan. Makanya kami bingung dengan penyidik ini. Apalagi barang buktinya hanya 3 alat berat dan 3 truk. Kalau kami menambang, kenapa tidak sita semua saja kalau ada alat yang lain. Tidak masuk akal menambang dengan alat hanya 3 buah itu,” ujarnya.

Ricky mengaku menghargai putusan hukum, meski begitu pihaknya berharap agar kasus ini benar-benar diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih.

“Jangan pilih kasih, kami tahu bahwa kami berhadapan dengan perusahaan BUMN. Tapi kami yakin hukum masih berlaku adil,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur PT James dan Armando Pundimas (JAP) inisial RMY (27) ditangkap tim Tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Reporter: Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!