Baja Nasional, Pilar Kekuatan Negeri: Pemerintah Pacu Transformasi Industri Menuju 2045

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID — Industri baja tidak lagi sekadar penopang pembangunan fisik, melainkan fondasi utama strategi ekonomi dan ketahanan nasional. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyono, dalam forum Indonesia Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, 21–22 Mei 2025.

“Jika kita ingin menjadikan industri sebagai pengungkit kekuatan nasional, maka baja adalah titik tolaknya. Kita tidak hanya butuh tumbuh, kita perlu tumbuh cerdas dan hijau,” kata Eko saat sesi diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan.

Menurut Eko, industri baja merupakan sektor strategis dalam roadmap industrialisasi nasional dan transformasi ekonomi hijau menuju Indonesia Emas 2045. Data Kementerian Perindustrian mencatat, sektor logam dasar saat ini menyumbang 11,55 persen dari PDB industri pengolahan nonmigas dan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 14,47 persen pada triwulan pertama 2025 (year-on-year).

Tak hanya itu, industri ini menyedot investasi jumbo: Rp238,4 triliun sepanjang 2024, atau sekitar 14 persen dari total investasi nasional.

“Ini bukan semata angka. Ini mencerminkan bahwa industri baja sedang menuju posisi strategis, bukan lagi sekadar pelengkap infrastruktur,” ujar Eko.

Strategi Lima Arah

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, industri baja dikategorikan sebagai sektor prioritas, khususnya dalam hilirisasi logam dasar. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pengolahan naik menjadi 28 persen dari PDB, sembari menurunkan ketergantungan pada bahan mentah impor.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima strategi penguatan industri baja nasional:

1. Trade Remedies dan Pengendalian Impor, untuk melindungi pasar domestik dari praktik tidak adil seperti dumping dan circumvention.

2. Penerapan SNI Wajib, yang kini berlaku bagi 20 produk baja untuk menjaga mutu dan keamanan.

3. Insentif Fiskal dan Investasi, termasuk tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku.

4. Peningkatan TKDN dan P3DN, terutama pada proyek strategis nasional seperti pertahanan, infrastruktur, dan energi.

5. Kepastian Energi dan Bahan Baku, termasuk kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 6/MMBTU yang saat ini dimanfaatkan oleh 67 perusahaan baja nasional.

Tantangan Hijau dan Global

Di tengah geliat pertumbuhan, industri baja dihadapkan pada empat tantangan utama:

• Dekarbonisasi, mengingat sektor ini menyumbang sekitar 4,66 persen emisi karbon nasional.

• Efisiensi Energi, karena sifat industri yang sangat intensif energi.

• Ekonomi Sirkular, dengan tantangan utama pada konsistensi pasokan dan kualitas skrap baja domestik.

• Kelebihan Kapasitas Global, khususnya dari Tiongkok yang memproduksi surplus 625 juta ton per tahun.

Pemerintah mengaku tidak tinggal diam. Peta jalan dekarbonisasi sedang digarap, dengan mekanisme inventarisasi GRK di setiap perusahaan dan validasi oleh lembaga independen.

Dari Pabrik ke Panggung Global

Indonesia kini menempati peringkat ke-14 dunia dalam produksi baja kasar dengan volume 17 juta ton per tahun. Pemerintah menargetkan bukan hanya swasembada, tetapi menjadi pemain ekspor baja bernilai tambah tinggi dalam satu dekade ke depan.

ISSEI 2025 menjadi titik temu strategis antara regulator, pelaku industri, dan pengguna akhir seperti sektor pertahanan, energi, dan maritim. Mengusung tema “Baja Nasional, Daya Saing Regional,” forum ini menegaskan bahwa industri baja adalah instrumen geopolitik, bukan sekadar komoditas industri.

“Industri baja adalah simbol kemampuan bangsa membangun, melindungi, dan berdiri di atas kaki sendiri,” tutup Eko.