Tiga Desa di Kolut Gugat Pilkades, Panitia: Tidak Sesuai Tahapan

waktu baca 2 menit
Sejumlah warga Desa Rantelimbong menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Kolut terkait dugaan kecurangan Pilkades, minggu kemarin|Fyan/Triaspolitika.id

KOLUT, TRIASPOLITIKA.ID – Tiga Desa di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menggugat Pilkades serentak tahun 2023.

Ke tiga Desa tersebut yakni Desa Leleulu Kecamatan Tolala, Desa Rantelimbong Kecamatan Lasusua serta Desa Pitulua Kecamatan Lasusua.

Masing-masing Desa tersebut menggugat soal dugaan kecurangan saat Pilkades yang digelar serentak pada minggu 30 April kemarin.

Sekretaris Panitia Pilkades Kabupaten Usman mengatakan, pihak panitia telah menindak lanjuti gugatan tersebut dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan.

“Tugas kami hanya sekedar menfasilitasi desa dengan cara mediasi. Kalau punya bukti valid silahkan diproses hukum,” kata Usman, Jumat (12/5/2023).

Usman menuturkan, gugatan yang dilakukan beberapa desa tidak sesuai tahapan. Seharusnya kata Usman, gugatan dilayangkan 3 hari setelah pilkades selesai dilakukan jika terdapat indikasi kecurangan.

“Tahapan gugatan sudah jauh lewatnya. Untuk proses gugatan harus melalui pengawas desa dulu setelah itu baru ke panitia Kabupaten supaya berjenjang ini masalah, bukan melalui BPD desa,” ujar Usman

Menurut Usman, proses pilkades dilakukan dengan beberapa tahapan diantarannya perencanaan, pencalonan hingga penetapan data DPS dan DPT. Dimana dalam penetapan data DPS dan DPT tersebut dilakukan secara transparan dan disepakati semua pihak, baik pihak pengawas desa maupun masyarakat.

“Prosesnya kan sudah disepakati sebelumnya. Saya juga sudah tanya ke pengawas Desa Rantelimbong katanya mereka tidak perna menerima gugatan. Bagaimana mereka mau klarifikasi,” katanya.

Sebelumya, warga Desa Rantelimbong mengajukan gugatan pilkades dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kolut, minggu kemarin. Mereka menuntut agar pilkades di desa Rantelimbong dilakukan PSU karena diduga banyak terdapat kecurangan diantaranya banyak DPT yang bukan berasal dari desa tersebut.

Sementara itu, sejumlah warga desa Pitulua juga mengajukan gugatan pilkades karena terdapat beberapa indikasi kecurangan salah satunya terjadi dugaan penggelumbungan suara.

Reporter : Fyan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!