Tak Kunjung di Aspal, Warga Blokade Jalan Labotoy-Kapoiala

Perbesar

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Warga Kecamatan Kapoiala, Konawe, Sulawesi Tenggara blokade jalan poros Labotoy- Kapoiala, pada Minggu, (01/10/2023) kemarin.

Aksi pemblokadean jalan itu merupakan bentuk protes warga karena jalan poros kabupaten tersebut tidak di selesaikan oleh kontraktor proyek.

Di lokasi itu warga memblokade jalan dengan memasang kayu melintang dan menyusun kendaraan roda dua agar tidak dapat di lalui.

Aksi ini pun membuat pengguna jalan yang mayoritas karyawan di perusahaan VDNI dan OSS mencari akses alternatif lain untuk menuju perusahaan.

Diketahui, jalan tersebut di kerjakan oleh CV. Antazena dengan nilai kontrak Rp 3,4 Milyar, pekerjaan tersebut mulai di kerjakan pada 21 Juli 2022 namun hingga akhir waktu pekerjaan hingga di adendum, proyek tersebut tidak juga rampung.

” Dengan anggaran 3,4 Milyar kenapa hanya pemadatan saja yang di kerja padahal ini kan anggaranya besar loh, Maka dari itu kami melakukan aksi blokade kemarin,” kata Sulaeman saat di hubungi Triaspolitika.id via WhatsApp, Senin, (02/10/2023).

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah untuk turun tangan menangani masalah yang di tinggalkan akibat proyek jalan Labotoy-Kapoiala.

” Jika anggaran itu masih ada kami meminta di alihkan ke penyiraman karena kita yang kena imbas dari polusi debu,” ungkapnya.

Sementara itu, kepala dinas PUPR Konawe Ilham Jaya membenarkan proyek yang berada di Kecamatan Kapoiala tidak rampung di kerja.

Dia bilang, perusahaan yang menangani proyek tersebut di putus kontrak dan di beri sanksi blaclist.

Ia menerangkan, proyek dengan nilai kontrak Rp 3,4 Milyar itu hanya di kerja sampai segmen penghamparan material LPA sementara pengaspalan nya tidak di kerja, bahkan adendum waktu hingga Desember 2022 tidak juga di selesaikan.

” Alasanya terjadi eskalasi kenaikan harga BBM jenis solar dan langkahnya material aspal hotmix waktu itu, sehingga perusahaan yang menangani pekerjaan tersebut tidak menyelesaikan proyeknya,” ungkap Ilham Jaya.

Namun dari anggaran yang tersedia itu, lanjut Ilham, pemerintah daerah hanya membayar volume pekerjaan.

” Sisa anggarannya kembali ke kas daerah, ” imbuhnya.

Terkait tuntutan warga yang meminta anggaran di alihkan ke penyiraman, pihaknya tidak bisa mengakomodir hal tersebut. Namun direncanakan paket jalan tersebut di rencanakan masuk program prioritas tahun depan.

“Pekerjaan tersebut di rencanakan masuk program prioritas tahun 2024,” tandas Ilham.