Sekda Konawe Sampaikan KUPA-PPAS di Rapat Paripurna Dewan

waktu baca 5 menit
Sekda Konawe Ferdinand Sapan saat menyampaikan KUPA PPAS-P di paripurna dewan

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Konawe gelar rapat paripurna terkait penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Pembiayaan Platform Anggaran Sementata (KUA-PPAS) tahun 2023, Senin 14/08/2023.

Sekda Konawe Ferdinand Sapan saat menyampaikan KUPA PPAS-P di paripurna dewan

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2023.

Ferdi menyampaikan kondisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada kebijakan umum perubahan APBD kabupaten konawe tahun 2023 berkembang sangat dinamis. rencana awal yang telah di proyeksikan sebelumnya mengalami berbagai perubahan. Menyikapi hal ini tentunya pemerintah dan legislatif harus merespon dengan cepat berbagai perkembangan yang terjadi saat ini.

Salah satu aspek yang mendorong kita segera melakukan penyesuaian yakni berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (hkpd) yang berimbas pada semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah dari sisi pendapatan asli daerah (pad). kondisi ini memaksa pemerintah kabupaten konawe merubah skenario penerimaan daerah dari sisi pad. sebab terdapat komponen-komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang jika tahun ini tidak dimaksimalkan penerimaannya, maka pada tahun 2024 dan seterusnya sudah tidak dapat lagi ditarik oleh pemerintah daerah.

Perlu saya laporkan bahwasanya masih terdapat realisasi penerimaan pendapatan yang masih mengalami kendala yakni dari sektor pajak penerangan jalan (ppj) non pln dari pt. vdni yang seperti kita ketahui bersama hingga saat ini belum ada realisasi meski telah di fasilitasi oleh KPK.

Disisi lain juga terdapat perubahan yang cukup signifikan dari sisi penerimaan pada komponan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (imta) yang mengalami koreksi yang cukup besar dari rencana awal yang kita proyeksikan sangat optimis.

serta dari sisi pajak bphtb juga mengalami penurunan yang sangat signifikan yang disebabkan belum adanya perkembangan positif dari proses pengembangan kawasan industri di konawe.

Dari sisi pendapatan transfer pemerintah pusat, Pemkab Konawe masih menunggu perubahan peraturan presiden tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 apakah mengalami koreksi dari sisi dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten konawe.

Dan dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten konawe tahun 2022 telah menetapkan adanya sisa lebih penganggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa) yang cukup besar. Namun silpa yang ada tersebut merupakan Silpa yang sudah memiliki kerangka belanja berhadapan, kondisi ini tentunya tidak menciptakan ruang fiskal yang besar karena silpa yang ada telah dialokasikan terhadap rekening belanja yang seharusnya.

Akumulasi penerimaan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan daerah selanjutnya menjadi acuan kita dalam merumuskan kebijakan belanja yang lebih responsif terhadap perkembangan dinamika daerah yang cukup progresif.

Ia melanjutkan, pemerintah kabupaten konawe dalam merumuskan kebijakan belanja daerah pada perubahan RAPBD tahun 2023 ini tetap memastikan agar keseimbangan fiskal tetap terjaga. Olehnya itu, penting bagi kita semua untuk menjaga postur APBD perubahan ini tetap ideal sehingga resiko-resiko defisit anggaran masih dapat kendalikan.

Sehingga dalam pengajuan rancangan kebijakan umum anggaran perubahan tahun 2023 saat ini, pemerintah daerah kabupaten konawe hanya mengajukan rencana pergeseran belanja daerah serta adapun belanja-belanja yang diajukan pada kebijakan umum perubahan apbd ini merupakan belanja-belanja mendesak dalam rangka merespon berbagai isu-isu strategis yang berkembang baik pada tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Seperti kita ketahui bersama, terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan pada tahun 2023 sebesar 40% bantuan hibah ke KPU untuk proses pemilihan kepala daerah tahun 2024, pembayaran utang daerah juga menjadi prioritas yang tidak kalah pentingnya, serta beberapa kegiatan-kegiatan nasional yang masih harus di anggarkan dalam perubahan APBD 2023 kabupaten konawe.

Postur kebijakan umum perubahan APBD kabupaten konawe tahun 2023 ini telah dikaji dengan mendalam, sehingga dapat memastikan bahwa postur ini merupakan kerangka yang sangat ideal untuk menjaga kapasitas fiskal daerah mampu membiayai urusan-urusan prioritasnya.

“Secara garis besar perlu saya jelaskan secara kumulatif proyeksi anggaran pada rancangan KUA PPAS perubahan kabupaten konawe tahun 2023, yang terdiri dari.

pertama, pendapatan daerah; sebelum dan sesudah perubahan kebijakan umum apbd tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dimana pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 1.689.749.506.701, dengan rincian perubahan sebagai berikut

1. pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten konawe diperkirakan tidak mengalami perubahan dari sebelumnya yaitu sebesar Rp. 235.920.676.540 namun yang patut menjadi perhatian kita bersama adalah proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan anggaran 2023 ini kiranya perlu pembahasan yang lebih mendalam atas realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah per bulan agustus 2023 yang masih belum mencapai target sehingga kita dapat meminimalisir kondisi defisit di akhir tahun.

2. pendapatan transfer sebelum perubahan direncanakan sebesar rp. 1.453.515.595.161, dan setelah perubahan juga masih pada posisi yang sama yaitu sebesar rp. 1.453.515.595.161,- dalam hal ini kami masih menunggu surat keputusan dari pemerintah terhadap perubahan atas pendapatan trasfer dari pemerintah pusat.

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum dan sesudah perubahan direncanakan sebesar Rp. 313. 235.000, kedua, belanja daerah; sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp. 1.653.415.683.316,- total belanja ini tidak mengalami perubahan disebabkan rencana perubahan anggaran tahun 2023 ini baru mengakomodir pergeseran belanja sesuai prioritas pembangunan yang disebabkan masih kecilnya ruang fiskal untuk menambah anggaran belanja. adapun rincian pergeseran belanja sebagai berikut:

1. belanja operasi direncanakan akan mengalami perubahan dimana sebelum perubahan yang direncanakan sebesar Rp.1.157.598.573.169,- setelah perubahan direncanakan turun sebesar Rp.1.104.044.298.907,- berkurang sebesar rp53.554.274.262,-.

2. belanja modal pada tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 208.869.233.047,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 246.281.952.128,- bertambah sebesar Rp. 37.412.719.081,-

3. belanja tak terduga pemerintah kabupaten konawe sebelum direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 sesudah perubahan yaitu di rencanakan sebesar Rp. 5.478.895.181

4. belanja transfer terdiri atas belanja dana desa dan belanja alokasi dana desa (ADD). belanja transfer pemerintah kabupaten konawe sebelum perubahan yaitu

direncanakan sebesar Rp. 280.947.877.100 dan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 297.610.537.100 bertambah sebesar Rp. 16.662.660.000 ketiga, pembiayaan daerah dengan rincian:

perubahan diproyeksikan penerimaan pembiayaan daerah sebelum dan sesudah tetap sebesar Rp. 34.346.567.615. Pengeluaran pembiayaan sebelum dan sesudah perubahan diproyeksikan tetap sebesar Rp. 70.680.391.000.

Hal yang perlu pembahasan dalam pengeluaran pembiayaan ini masih menunggu hasil keputusan BPKP atas perhitungan kebutuhan dana pilkada oleh KPU kabupaten konawe tahun 2024 serta pemenuhan kebutuhan pilkada lainnya.

error: Content is protected !!