RAPBD 2026 Konawe Prioritaskan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE : Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Rabu (26/11/2025).
RAPBD yang diusulkan mencapai Rp1,62 triliun dan disebut menjadi instrumen fiskal strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati H. Yusran Akbar dan Wakil Bupati Syamsul Ibrahim menuju “Konawe Bersahaja” yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa dokumen anggaran disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipatif.
“RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah,” kata Syamsul Ibrahim.
“Anggaran ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.” sambungnya
Pendapatan daerah dalam RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.623.911.316.245, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp344,01 miliar serta pendapatan transfer mencapai Rp1,26 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.752.511.316.245, dengan komposisi belanja Operasi sebesar Rp1,20 triliun, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial.
Kemudian belanja Modal sebesar Rp253,02 miliar, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti gedung dan bangunan (Rp153,4 miliar) serta jalan, jaringan, dan irigasi (Rp70,5 miliar).
Belanja Transfer, termasuk bantuan keuangan sebesar Rp277,44 miliar, diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan desa dan masyarakat.
Syamsul Ibrahim menyampaikan bahwa RAPBD 2026 fokus pada empat prioritas strategis yang sejalan dengan visi pembangunan “Konawe Bersahaja”. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen penuh melaksanakan APBD secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.







