PT Vale Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Lingkungan di Tengah Sorotan Banjir Pomalaa

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Di tengah meningkatnya perhatian publik atas banjir yang merendam area persawahan di Desa Oko-Oko dan Desa Lamendai, Kabupaten Kolaka, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menegaskan kembali komitmennya terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang transparan.

Meski proyek pemrosesan nikel di Pomalaa masih berada pada tahap konstruksi, perusahaan menyatakan telah menerapkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) sejak dini. “Tata kelola yang baik dan keberlanjutan adalah dua hal yang tidak terpisahkan,” demikian pernyataan resmi perusahaan. Bagian dari upaya ini mencakup pemantauan kualitas udara dan air s ecara berkala, bekerja sama dengan otoritas terkait.

Empati atas Dampak Banjir

Perusahaan menyampaikan rasa empati atas musibah banjir yang terjadi beberapa hari terakhir. Genangan air yang memasuki area persawahan warga memicu pertanyaan publik mengenai kemungkinan kaitannya dengan aktivitas konstruksi di kawasan proyek.

Namun PT Vale memastikan bahwa kondisi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Huko-Huko, yang turut mengalami luapan air, dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. “Intensitas hujan menyebabkan pocket-pocket pond meluap dan tidak mampu menampung volume air,” ujar perusahaan dalam keterangan tertulis.

Tim lapangan PT Vale, menurut perusahaan, telah diturunkan untuk melakukan langkah-langkah pengendalian di titik-titik yang berpotensi menimbulkan dampak lanjutan. Upaya perbaikan struktur penahan air dan normalisasi jalur aliran menjadi bagian dari respons cepat di lapangan.

Pemantauan Intensif di Titik-Titik Kritis

Sebagai bagian dari prosedur mitigasi, pengambilan sampel air dilakukan di sejumlah titik, termasuk area tangkapan air yang bermuara ke Sungai Oko-Oko. Pemantauan ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan tidak terjadi perubahan kualitas lingkungan selama proses konstruksi berlangsung.

Selain itu, PT Vale juga tengah melakukan pendataan terhadap potensi dampak pada lahan pertanian maupun tambak masyarakat. Perusahaan membuka ruang untuk menerima masukan dari dinas terkait maupun lembaga pengawas pemerintah guna memastikan penanganan yang lebih komprehensif.

Menjaga Ruang Dialog dengan Publik

PT Vale menegaskan kesediaannya untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan media. “Kami menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan peran penting pers sebagai wujud kedaulatan rakyat,” tulis perusahaan.

Seluruh dokumen pengelolaan lingkungan—mulai dari AMDAL hingga RKL dan RPL—disebut telah disusun melalui konsultasi publik, agar aspirasi masyarakat menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan.

Di tengah dorongan publik akan transparansi industri ekstraktif, pernyataan PT Vale ini menunjukkan usaha perusahaan untuk merespons kekhawatiran warga sekaligus mempertahankan prinsip tata kelola yang berkelanjutan.

• Editor: Dekri