oleh

Protes Putusan Hakim Sepihak, LSM Kolaka Demo Pengadilan Negeri

KOLAKA, TP – Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Kolaka Kontrol menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Kolaka, Rabu (15/09/2021). Massa aksi menilai hakim Pengadilan Negeri Kolaka mengeluarkan putusan sepihak.

Pasalnya, lahan pertanahan milik warga yang berlokasi di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa seluas 10 Ha yang digugat di Pengadilan Negeri Kolaka oleh Mitran warga Desa Polambua, Kecamatan Pomalaa diputuskan oleh hakim dengan cara sepihak. Saat putusan, Hakim tidak menghadirkan saksi ahli saat persidangan.

Korlap aksi Koalisi Kolaka Kontrol Haeruddin mengatakan, putusan sengketa tanah warga yang juga terletak didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PD, Aneka Usaha Kolaka dinilai janggal.

Tahun penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) 1974 yang dimiliki oleh penggugat diduga palsu. Sebab, SKT yang dipegang penggugat ditandatangani Kepala Desa Huko-huko atas nama Yusufi. Sementara Kades Huko-huko saat itu bernama Muh. Yusuf.

Selain itu, tanda tangan kepala desa berbeda dengan tanda tangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, kata Haeruddin, pada SKT tertera stempel kepala desa yang tidak sesuai dengan stempel pada zaman 1974 lalu.

Meski stempel dan tanda tangan yang dimiliki penggugat berbeda kata haeruddin, namun pihak PN Kolaka tetap memenangkan penggugat.

”Lahan seluas 10 Ha yang digarap warga untuk berkebun ditempat itu, sudah mengantongi SKT tahun 1982. Namun pihak hakim memutus kasus tersebut dengan tanah seluas 18 Ha,” jelas Haeruddin.

Menyikapi hal tersebut Humas Pegawai Negeri Kolaka Ignatius Yulyanto Ariwibowo mengaku tidak bisa mengomentari tuntutan para demonstran.

Sebab kata dia, tuntutan massa aksi hanya bisa dijawab oleh hakim. ”Yah saya bisa melanggar kode etik jika memberikan keterangan. Saya kira ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika dinilai putusan hakim itu tidak sesuai. Seperti Kasasi ataupun melakukan Peninjauan Kembali,” jelas Ignatius.

Reporter : A. Jamal

BERITA PILIHAN