PJ Bupati Mubar Janji Bangun Gedung Perkantoran

waktu baca 2 menit
PJ Bupati Mubar, Bahri (Dedi/Triaspolitika.id)

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri, berencana akan membangun gedung perkantoran pemerintah Mubar.

Hal itu disampaikan Bahri usai menghadiri pelantikan PJ Ketua Dekranasda dan PKK Mubar pada Sabtu (11/6/2022).

Kata dia, usai dilantik sebagai PJ Bupati Mubar pada 27 Mei 2022 lalu, Gubernur Sultra sempat menyinggung gedung perkantoran yang di Mubar.

“Sesuai dengan arahan Gubernur waktu itu, beliau sempat menyingung perkembangan perkantoran di Mubar. Menurut beliau Wajah pemerintahan saat ini di Mubar belum kelihatan, karena masih terkendala pada sarana prasarana perkantoran,” terang Bahri.

Kata Bahri, jauh sebelumnya Pemkab Mubar telah menerima hibah tanah seluas kurang lebih 250 hektar dari masyarakat di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi.

“Maka dari itu hari ini saya akan mengecek lokasi. Kedepan, akan kita sertifikatkan untuk mengamankan tanah tersebut,” katanya.

PJ Bupati Mubar itu juga telah merencanakan pada anggaran perubahan APBD nanti, pihaknya akan berkonsultasi langsung pada Gubernur Ali Mazi.

”Kita akan minta pada pak Gubernur selaku atasan, untuk meletakkan batu pertama pada pembangunan perkantoran nanti,” katanya.

Rencananya, pemerintah akan membangun kantor Bupati, kantor DPRD, Rujab Bupati dan Wakil Bupati, dan Rujab Pimpinan DPRD, serta kantor Dukcapil, aula pertemuan dan hingga mal pelayanan publik.

”Kita rencanakan tahun ini kita sudah buat strukturnya, nanti di bulan Januari 2023 kita lanjut untuk pembangunannya,” kata Bahri.

Bahri optimis wacana pembangunan gedung perkantoran selesai selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati.

“Saya sangat optimis. Sebab, saya sudah mencoba merasionalisasi kegiatan. Kalau ada kegiatan yang tidak urgent misalnya. Kita kurangi perjalanan dinas, honor-honor yang tidak perlu kita kurangi, biaya-biaya ATK yang tidak perlu kita kurangi, kita maksimalkan uang itu untuk pembangunan,” jelasnya.

“Berdasarkan undang-undang pembentukannya, akta hibah dapat disebut jika seluas 250 hektar. Nah, saya mau lihat eksisting yang ada saat ini, apakah tetap 250 hektar atau berkurang,” ujarnya.

”Apakah didalamnya ada masalah, misalnya sudah disertifikatkan masyarakat, itu pasti kan kita perlu ganti rugi dan kalau ada masalah konflik dengan masyarakat, nanti kita akan undang mereka dan selesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan,” sambungnya.

Bahri menyebut bahwa wacana pembangunan sarana prasarana gedung perkantoran tersebut termasuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mubar.

“Dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya sebagai PJ Bupati Mubar, tidak punya visi-misi, tetapi saya mengaitkan semua dengan RPD. Disana ada tujuan yang ingin kita capai terkait dengan pembangunan sarana prasarana gedung perkantoran ini,” tandasnya.

Reporter: Dedi

error: Content is protected !!