Pemda Kolaka Timur Gelar Rapat Koordinasi SPPG, Pastikan Program Pemenuhan Gizi Berjalan Optimal

Perbesar

KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, melalui Satuan Tugas (Satgas) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Koltim.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Lantai II Kantor Bupati Kolaka Timur, Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kamis (26/2/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sejumlah perangkat daerah turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh pengelola SPPG dari wilayah Woiha, Lalolae, dan Mokupa, serta investor yang terlibat dalam pengelolaan SPPG di kawasan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (2T), seperti Kecamatan Ueesi dan Amokuni.

Ketua Satgas SPPG Kolaka Timur La Fala, SE, yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah Kolaka Timur, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan SPPG berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan terus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengelolaan SPPG berjalan sesuai prosedur dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas La Fala dalam rapat tersebut.

Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang menjadi sasaran utama program tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Satgas SPPG Kolaka Timur yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr. Ir. Idarwati, MM, menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Ia mengatakan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan setiap unit pelayanan SPPG mampu menjalankan program secara maksimal, sekaligus menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Kami tidak mengenal lelah untuk turun langsung melakukan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan SPPG di Kolaka Timur berjalan optimal dan berkualitas,” ujarnya.

Idarwati menambahkan bahwa pemerintah daerah menargetkan pengelolaan SPPG di Kolaka Timur dapat menjadi salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari segi manajemen operasional maupun kualitas layanan pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Evaluasi Operasional dan Anggaran Layanan

Dalam rapat koordinasi tersebut, Satgas SPPG juga membahas berbagai aspek teknis terkait operasional layanan pemenuhan gizi, termasuk mekanisme pembiayaan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani melalui dapur SPPG.

Dijelaskan bahwa untuk layanan bagi siswa jenjang SMP hingga SMA, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per porsi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10.000 digunakan untuk bahan baku makanan, sedangkan sisanya dialokasikan untuk kebutuhan operasional dapur, insentif tenaga kerja, serta biaya sewa fasilitas.

Sementara itu, untuk layanan bagi PAUD, RA, serta siswa SD kelas awal, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.000 per porsi, dengan sekitar Rp8.000 digunakan untuk bahan baku makanan, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional dapur serta kebutuhan pendukung lainnya.

Pembahasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas makanan yang disediakan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.

Tantangan Distribusi di Wilayah Terpencil

Selain aspek operasional, rapat juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan, terutama terkait distribusi makanan ke wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.

Beberapa daerah seperti Gunung Jaya dan wilayah pegunungan lainnya memiliki tantangan tersendiri dalam proses distribusi makanan, terutama karena jarak tempuh yang cukup jauh dan kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya pada musim hujan.

Dalam beberapa kasus, waktu tempuh distribusi makanan ke sekolah di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari satu jam perjalanan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk memastikan makanan tetap sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan Satgas SPPG agar kualitas layanan tetap terjaga serta tidak mengurangi manfaat program bagi para siswa penerima layanan.

Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pangan

Selain persoalan distribusi, rapat koordinasi tersebut juga membahas dinamika harga bahan pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, seperti harga telur dan sejumlah bahan kebutuhan dapur lainnya.

Kenaikan harga bahan pangan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi operasional dapur SPPG jika tidak diantisipasi dengan baik.

Oleh karena itu, Satgas SPPG menegaskan pentingnya pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program.

Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan para distributor serta penyedia bahan pangan lokal guna menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemda Kolaka Timur berharap sinergi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, serta investor dapat semakin kuat dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur, termasuk di kawasan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (2T) yang memiliki tantangan geografis lebih besar.

Dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah daerah optimistis program SPPG dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan serta kualitas sumber daya manusia di Kolaka Timur.

• Editor: Dekri