Pemberhentian Sekda Baubau Berpolemik, KNPI : Jangan Buat Kisruh

waktu baca 2 menit
Ketua KNPI Kota Baubau, La Ode Rizki Satria.

BAUBAU, TRIASPOLITIKA.ID – Pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Roni Muhtar oleh Wali Kota Baubau Laode Ahmad Monianse belakangan ini menuai polemik.

Menurut ketua KNPI Kota Baubau, La Ode Rizki Satria, pemberhentian Roni Muhtar sudah sesuai dengan aturan. Hanya saja pemberhentian tersebut kerap didramatisir oleh kalangan tertentu.

Rizki menilai, bahwasanya kisruh pemberhentian sekda Baubau dilatar belakangi dengan adanya surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 133.74/727 tentang Peninjauan Kembali atas pemberhentian sekda yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2023.

“Dalam surat tersebut walikota Baubau diminta untuk mempertimbangkan beberapa peraturan yang kami nilai tidak begitu tepat,” kata Rizki pada Sabtu, (18/2/2023).

Rizki menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu dikarenakan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 serta PP tersebut dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Lanjut dia, sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian kembali diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

“Gubernur juga merujuk pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” terangnya.

Padahal kata dia, Sekda Baubau diberhentikan bukan karena melakukan penggaran disiplin sebagai ASN, tetapi karena telah habis masa jabatannya selama lima tahun.

“Jika kita melihat sepintas surat pemberhentian sekda yang dilayangkan Walikota Baubau menurut amatan kami sudah sangat tetap dan murni untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang,” katanya.

Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan Pasal 117 UU ASN, secara tegas disebutkan bahwa jabatan tinggi pratama (Sekda) hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

Sama halnya kata dia, jika melihat PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil, pada Pasal 3, Walikota Baubau sudah menggunakan kewenangan yang didelegasikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan tepat.

Alasanya, untuk menghindari terjadinya beberapa persoalan baru yang akan muncul dikemudian hari.

Untuk itu KNPI Baubau berharap gubernur Ali Mazi dapat mencermermati terlebih dulu berbagai dasar hukum yang digunakan sebelum akhirnya ditandatangani dan diedarkan.

“Sebagai pemuda, kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya, agar tidak mengganggu stabilitas pelayan publik pada masyarakat,” jelasnya.

“Masih banyak tugas walikota Baubau yang harus diselesaikan diakhir masa jabatan ini. Jangan lagi ditambah dengan kisruh diurusan-urusan yang pada akhirnya hanya akan mengorbankan masyarakat,” tandasnya.

Reporter : Arif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!