Negara, Ideologi dan Demokrasi

waktu baca 6 menit

Oleh:  Zainal Arifin Ryha

Bagaimana sesungguhnya kedudukan sebuah ideologi bagi sebuah negara-bangsa, dan apakah absah dalam konteks demokrasi jika ada selelompok warga bangsa ingin mengubah atau mengganti ideologi negara?

Pertanyaan ini penting untuk memperoleh jawaban segera dalam konteks Indonesia saat ini, sebab berdasarkan survei beberapa lembaga belakangan ini, ternyata terdapat sekelompok warga bangsa yang memiliki agenda politik untuk mengganti “ideologi” Pancasila dengan ideologi lainnya seperti Khilafah atau Daulah Islamiyah yang dimotori oleh kelompok-kelompok gerakan radikal tanah air yang merupakan perpanjangan tangan dari ideologi-ideologi trans-nasional seperti ISIS atau al-Qaedah, dll yang berpusat di luar negeri, serta berbagai kelompok aspirasi lainnya dengan agenda serupa.

Akibat Indoktrinasi

Salah satu keberhasilan dari gerakan indoktrinasi yang gegap gempita dan dilakukan secara terstruktur, sistematis disertai dukungan dana yang luar biasa besar di era Orde Baru, dalam benak sebagian warga bangsa kini telah tertanam sebuah pemahaman yang sudah dipandang aksiomatik selama ini, bahwa mengganti Pancasila sama artinya dengan meruntuhkan nation state Indonesia.

Tentu saja pemahaman seperti ini sulit untuk dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah mengingat dari perspektif keilmuan, tidak ada kaitan praktis antara satu ideologi tertentu dengan eksistensi sebuah negara. Sebaliknya, sebuah negara sejatinya adalah medan pertarungan ideologi.

Ada banyak negara di dunia yang sudah mengganti ideologinya, tapi tidak pecah atau bubar seperti yang jadi kekuatiran sebagian orang. Jerman misalnya, ideologinya saat ini berbeda dengan saat masih dipimpin Hitler dulu, toh negaranya tidak runtuh, bahkan tambah maju dan modern, warganyà pun kian sejahtera.

Demikian pula Italia, ideologinya saat ini berbeda dengan ketika masih dipimpin oleh Musolini yang dikenal fasis dan totaliter itu, kini malahan semakin perkasa.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya menganut paham komunisme lantas mengubah haluan ekonominya dari ekonomi negara yang etatis  ke arah ekonomi pasar yang liberal kapitalis.

Bagi sebuah bangsa ideologi berfungsi sebagai common platform, titik temu yang menyatukan dan memuat cita-cita bersama yang hendak diwujudkan serta mengonsolidasi dan memberi arah bagi segenap arus tindakan dari semua komponen bangsa bersangkutan. Ideologi lahir sebagai hasil dari teknologi pemikiran, sebagai puncak pemikiran intelektual yang dicapai oleh sebuah bangsa.

Artinya, sebagai pemikiran boleh saja pada masa tertentu ideologi tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang, yang mengharuskannya untuk direvisi atau malahan diganti. Ideologi bukanlah wahyu atau kitab suci yang bersifat absolut sehingga tertutup peluang untuk direvisi atau malahan diganti.

Dengan demikian klaim soal posisi Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat final saat ini, haruslah dibaca sebagai sebuah sikap politik negara, berangkat dari kebutuhan yang dipandang obyektif pula saat ini. Dan bukan pernyataan bersifat akademik-ilmiah untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dalam konteks hubungan negara dengan ideologi itu sendiri.

Demikian halnya dengan konstitusi kita UUD 1945. Di masa Orde Baru, kita mengharamkan setiap wacana yang ingin merevisi konstitusi tersebut. Penolakan didasari anggapan bahwa merevisi UUD 45 akan membawa dampak terhadap eksistensi negara-bangsa.

Faktanya sejak reformasi bergulir, sudah 4 kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 karena dipandang sudah tidak cukup memadai untuk mengakomodasikan segenap tuntutan dan dinamika kebangsaan kita yang semakin sophisticated saat ini.

Dalam teori perundang-undangan, tidak ada konstitusi yang dianggap baik atau buruk. Konstitusi ditaati sebagai platform bersama karena merupakan kesepakatan, sebagai resultante dari aspirasi segenap warga bangsa.

Jihadis?

Jika demikian halnya, lantas kenapa lalu timbul reaksi yang begitu keras terhadap corak pemikiran serta aktivitas dari kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila ini, tidak hanya oleh kalangan pemerintah, tapi juga oleh elemen-elemen bangsa lainnya?

Dari perspektif demokrasi, persoalannya bukan pada bentuk aspirasi yang ingin diperjuangkan, tetapi lebih pada bagaimana cara aspirasi itu hendak diwujudkan.

Dalam alam demokrasi,  tawaran berupa konsepsi pemikiran yang dianggap baik oleh sekelompok warga untuk kemaslahatan bersama, harus mendapat tempat untuk di uji dan dipertarungkan dalam sebuah mekanisme pasar bebas gagasan di wilayah publik.

Masalahnya jika kemudian upaya memperjuangkan aspirasi itu ditempuh dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah demokrasi itu sendiri.

Demokrasi –terlepas dari berbagai kritik terhadap cacat bawaannya secara konseptual– sampai saat ini oleh teknologi pemikiran politik mutakhir masih dipandang sebagai sistem terbaik untuk menata kehidupan sosial suatu masyarakat bangsa secara adil dan beradab.

Demokrasi sejatinya dibangun di atas asumsi dasar bahwa manusia adalah pemangsa bagi manusia lainnya (homo homini lupus). Bahwa hakikat interaksi sosial adalah konflik.

Maka demokrasi sejatinya adalah sarana untuk mengelola agar konflik yang berakar pada self interest yang ingin diwujudkan oleh masing-masing individu atau kelompok kepentingan dalam masyarakat dapat terlembagakan untuk mencegah terjadinya benturan antar warga sehingga timbul chaos yang akan merusak seluruh tatanan kehidupan sosial.

Tanpa tertib sosial (social order), mustahil kehidupan bersama dalam sebuah organisasi sosial yang disebut masyarakat dapat terselenggara dengan baik yang memungkinkan setiap individu bebas berkreasi dan berekspresi dalam membangun sejarah hidupnya guna memberi esensi kepada eksistensi masing-masing.

Atas dasar kebebasan berekspresi tersebut, oleh sebagian pegiat HAM dan demokrasi di tanah air, pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang meniscayakan perbedaan pemikiran di kalangan sesama warga bangsa.

Lain halnya jika mereka telah bertindak jihadis, menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan kehendak yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan seperti dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan gerakan trans nasional lainnya semisal Al-Qaedah atau ISIS, yang melegalkan pembantaian sesama manusia demi pewujudan cita-cita ideologinya.

Di sisi lain, mereka yang mendukung pelarangan itu beralasan bahwa HTI meski belum sampai bertindak jihadis, tapi ajarannya melegitimasi kekerasan serta mengembangkan sikap intoleran, bahkan terhadap sesama muslim  sekalipun sehingga potensial menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, sebagaimana terungkap dalam pernyataan sikap bersama delapan ormas Islam besar yang mendesak pemerintah untuk melakukan pembubaran itu.

Alasan yang sama juga dinyatakan mayoritas negara-negara muslim di dunia untuk menolak kehadiran Hizbut Tahrir (HT) untuk eksis di negara mereka.

Saudi, Mesir, Yordania dan Banglades misalnya, sudah jauh-jauh hari melarang keras aktivitas kelompok ini karena terbukti mendukung percobaan kudeta. Bahkan di Jerman dan beberapa negara Barat lainnya yang selama ini dikenal sangat kuat tradisi demokrasinya, HT juga dilarang dengan alasan ajarannya melegitimasi kekerasan dan menimbulkan segregasi sosial yang mengancam stabilitas nasionalnya.

Pada titik inilah kehadiran lembaga peradilan independen yang lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah menjadi penting untuk menilai alasan yang mendasari pelarangan serta pembubaran tersebut agar memperoleh legitimasi secara yuridis, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

Lain soal jika pelarangan itu dilakukan secara sewenang-wenang oleh otoritas negara tanpa tersedia mekanisme untuk menguji keputusan tersebut pada sebuah mahkamah peradilan yang imparsial dan independen, sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara muslim lainnya, yang memang belum sepenuhnya menganut paham demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berekspresi.

Pelarangan yang sama juga berlaku pada komunisme. Sebab meski mengusung cita-cita luhur yang selaras dengan cita-cita  kemanusiaan universal untuk menghadirkan tatanan sosial yang humanis dan berkeadaban, tetapi epistemologi perjuangan kelasnya malahan melegalkan cara-cara kekerasan dalam upaya perwujudan cita-cita kemanusiaan dimaksud yang justru mengancam kemanusiaan itu sendiri.

Itu sebabnya tidak hanya PKI sebagai organisasi yang dibubarkan, tapi seluruh ajaran komunisme juga dilarang untuk dikembangkan di tanah air.

Sebab bagaimana mungkin atas dasar demokrasi dan HAM, sebagai bangsa kita harus berkompromi dengan ideologi yang melegalkan pembantaian sesama manusia dalam rangka perwujudan cita-cita ideologinya.

Bagaimana kita harus memberi argumentasi rasional dan justifikasi etis terhadap epistemologi perjuangan semacam itu: mengorbankan sebagian manusia untuk sebuah cita-cita kemanusian?(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!